Breaking News:

BATAM TERKINI

Rudi Bakal Dilantik Walikota Ex Officio Kepala BP Batam, Begini Reaksi Pegawai BP Batam

Jumat (26/9/2019) ini Rudi akan dilantik sebagai Walikota Ex Officio Kepala BP Batam. Bagaimana reaksi pegawai BP Batam yang dulu sempat menolak?

Penulis: Dewi Haryati | Editor: Zabur Anjasfianto
wahyu
ilustrasi ex officio 

b. tidak berhalangan sementara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidang Pemerintahan Daerah.

"Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menetapkan Wali Kota Batam yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan," bunyi Pasal 2a ayat (1c) PP ini.

Masa jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, ditentukan mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dalam hal Wali Kota Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Hal lain, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selanjutnya, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berwenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, mengevaluasi pencapaian perjanjian kinerja, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud menurut PP ini, ditetapkan dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

PP ini telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, 17 September 2019.

Rudi Bolak Balik Jakarta

ilustrasi ex officio

Pasca dikeluarkan rilis resmi dari Sekretariat Kabinet RI yang menyatakan Wali Kota resmi pimpin Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Senin, 23 September lalu, Wali Kota Batam, Rudi jadi lebih sering ke Jakarta.

Pasca dinas ke Jakarta, Senin (23/9/2019) kemarin, Rudi kabarnya sudah kembali ke Batam, besok harinya, Selasa (24/9/2019).

Dan Rabu (25/9/2019), orang nomor satu di Batam itu tak memiliki agenda kerja keluar.

Namun Kamis (26/9/2019) ini, Rudi kembali ke Jakarta.

Hal itu dibenarkan wakilnya, Amsakar Achmad.

"Bapak ke Jakarta," kata Amsakar kepada Tribun di Gedung Wali Kota Batam di Jalan Engku Putri, Batam Center, Batam, Kepri.

Hanya saja, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini, tak tahu pasti agenda kerjanya.

Lantaran saat ini memang ada beberapa agenda kerja di Jakarta.

"(ex officio), sepertinya tidak. Mungkin ada yang dikoordinasikan dengan Menko. Karena ada banyak agenda di sana," ujarnya.

Satu di antaranya, terkait penyerahan aset, Barang Milik Negara (BMN) ke Pemko Batam.

Agenda kerja ini diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Rabu lalu.

"Kalau tanya ex officio, ke beliau (Rudi) saja," kata Amsakar.

Ia melanjutkan, belum dapat kabar dari pimpinannya, kapan pelantikan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam itu akan dilaksanakan.

"Belum, saya belum dapat kabar," ujarnya. (tribunbatam.id/dewiharyati)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved