Breaking News:

BATAM TERKINI

Rudi Bakal Dilantik Walikota Ex Officio Kepala BP Batam, Begini Reaksi Pegawai BP Batam

Jumat (26/9/2019) ini Rudi akan dilantik sebagai Walikota Ex Officio Kepala BP Batam. Bagaimana reaksi pegawai BP Batam yang dulu sempat menolak?

Penulis: Dewi Haryati | Editor: Zabur Anjasfianto
wahyu
ilustrasi ex officio 

Agenda rapat hari itu, menetapkan pengangkatan Wali kota sebagai Kepala BP Batam secara ex officio.

 Wako Sah Jabat Ex Officio Kepala BP Batam, Apindo Berharap Tak Ada Lagi Benturan

"Insya Allah besok sore ada rapat Dewan Kawasan, akan menetapkan pengangkatan wali kota sebagai Kepala BP Batam secara ex officio, dan sekaligus pelantikan," kata Susiwijono via pesan whatsaap, Kamis (26/9) kepada Tribun.

Ditanyakan kembali soal pelantikan Wali Kota ex officio Jumat ini, iapun mempertegasnya.

"Insya Allah," ujarnya.

Sebelumnya, melihat laman resmi Sekretariat Kabinet Repubik Indonesia di https://setkab.go.id/,diberitakan Wali Kota Batam resmi memimpin Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dengan pertimbangan dalam rangka pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam, pemerintah memandang perlu diatur ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Atas pertimbangan itu, pada 11 September 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam PP ini disebutkan, di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang lainnya.

Terhadap kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum, dilakukan berdasarkan perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam.

"Perencanaan bersama sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," bunyi Pasal 2 ayat (5) PP ini.

PP ini juga menegaskan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam. Wali kota harus memenuhi syarat:

a. tidak sedang menjalankan masa tahanan; atau

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved