Pengusaha Ngadu Soal Listrik, Kepala BP Batam: Jika PLN Tak Siap, Kita Cari yang Lain

Masalah Listrik Dikeluhkan Oleh Pengusaha, Rudi : Saya Bisa Mencarikan ‘Orang Lain’ Untuk Sediakan Listrik 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Para pengusaha memanfaatkan kesempatan dialog yang digelar oleh BP Batam bersama pengusaha di Hotel Harmoni One Batam Centre, Batam, Rabu (2/10/2019) sebagai ajang berkeluh kesah dan menyampaikan unek-unek.

Termasuk soal layanan Bright PLN Batam yang dinilai membuat pengusaha kecewa.

 Tak hanya karena sering byar pet, ternyata tarif listrik membuat pelaku usaha kecewa. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan, saat ini, jika ada investor yang mau masuk dan ingin memasang listrik baru, mereka dikenakan harga layanan khusus. 

“Saat ini tak ada lagi tarif listrik harga normal. Nah yang normal harganya 1.100 sedangkan yang tarif khusus harganya 1.800. Ini kan perbedaannya lumayan,” ujar pria tersebut. 

Ditambah isu yang beredar di masyarakat juga menyebutkan jika akan terjadi kenaikan harga listrik. 

Menanggapi hal tersebut, Rudi mengatakan bahwa dirinya akan bertemu dengan Kepala PLN untuk membahas beberapa hal. 

• BP Batam Tak Pernah Keluarkan Izin Kavling Di Tahun 2016, Kepala BP Batam Akan Rapat Dengan Deputi

“Bukan hanya persoalan harga listrik saja tetapi juga masalah listrik di sektor investasi,” ujarnya Jumat (4/10/2019). 

Ia menyebutkan bahwa dirinya akan menelusuri mengapa ada tarif layanan khusus bagi para investor dan ada tarif normal dalam pembiayaan listrik. 

“Dan ada juga yang lapor kepada saya pengusaha akan membuka usaha pembuatan besi di Kota Batam, bahwa dia dikasih kesempatan bekerja tengah malam untuk dapat harga murah. Kalau kerja siang hari, mahal. Saya juga bingung ini regulasinya bagaimana,” ucapnya. 

Rudi pun mengatakan ada hal yang harus dibayar jika PLN nyatanya tidak siap untuk memasok kebutuhan listrik di Kota Batam. 

“Kalau PLN tidak siap menyediakan listrik, saya bisa mencarikan ‘orang lain’ untuk menyediakan listrik. Kan tidak harus ke PLN,” sebutnya. 

Artinya, Rudi menegaskan jika PLN adalah  milik negara tentu pihaknya akan mengutamakan. 

“Tapi kalau PLN tidak siap, kita harus menyiapkan yang lain,” tutupnya. (Tribunbatam.id/Nabella Hastin Pinakesti)