Sudah Tak Dapat Jatah Menteri, Jadi Wamen Pun Tak Tidak, Ini Sikap Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra termasuk orang yang dianggap 'berkeringat' dalam Pilpres 2019 karena menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.

Sudah Tak Dapat Jatah Menteri, Jadi Wamen Pun Tak Tidak, Ini Sikap Yusril Ihza Mahendra
tribunnews/danypermana
Yusril Ihza Mahendra 

"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."

"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."

"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.

Sikap Partai Hanura

Lantas bagaimana reaksi Partai Hanura, PBB dan PKPI atas tidak adanya wakil dari partai mereka di kabinet? 

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika menyatakan terdapat sejumlah penyebab mengapa partainya tidak mendapat kursi di kabinet. 

Pertama, kata Pasek, Hanura mengambil posisi tidak merengek-rengek ataupun mengancam terkait penyusunan kabinet.

"Karena memang (Hanura) mencoba menyerahkan kepada Presiden Jokowi di dalam memilih yang terbaik," ujar Pasek dalam tayangan video YouTube di akun Astiti Pratiwi, Jumat (25/10/2019). 

Gede Pasek Suardika
Gede Pasek Suardika (TRIBUNNEWS.COM/ADIATMAPUTRA FAJAR PRATAMA)

Pasek mengakui, Hanura sebenarnya telah menyodorkan nama calon menteri kepada Jokowi. 

Kedua, tidak lolosnya Hanura ke DPR karena adanya parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menyebabkan posisi Hanura dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang ada dalam kekuasaan. 

"Tampaknya efek ini dipandang sama. Karena Hanura tidak lolos (PT) yang udah dianggap tidak ada sajalah," kata Pasek. 

Padahal menurut Pasek, Partai Hanura merupakan salah satu partai pengusung dalam Pilpres 2019. 

Pasek menyatakan tidak mempersoalkan pihak-pihak yang memandang sebelah mata terhadap Hanura saat ini sehingga tak memiliki kursi di pemerintahan. 

Meski diakui, tidak adanya wakil Hanura di kabinet membuat banyak kader Hanura kaget dan kecewa. 

"Kalau kali ini dianggap kecil tidak apa-apa. Kalau dianggap suara dua jutaan yang kita dapatkan itu dianggap tidak bermakna dan lebih bermakna LSM, lebih bermakna tim sukses ya tidak apa-apa. Itu menjadi instropeksi kita sebagai keluarga besar Hanura," kata Pasek. 

Lebih lanjut, Pasek menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi ke depan meski tidak memiliki wakil di pemerintahan. 

"Kalau sudah dukung, dukunglah. Tapi kalau kita kita ditinggalkan, kita tidak usah melakukan hal destruktif , kita doakan yang meninggalkan kita, kita doakaan amanah," ujar dia. 

Sikap PKPI

Senada, Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan juga mengatakan akan tetap mendukung Jokowi-Maruf Amin, meski kadernya tidak diajak bergabung di pemerintahan.

"Sesuai haluan partai dan sebagai partai pendukung pasangan Jokowi-Maruf."

"PKPI telah berkomitmen sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden."

"Namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan," kata Verry, Jumat, (25/10/2019).

Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka  untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
 Tribunnews/Jeprima
Perwakilan sekretaris jenderal partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2019 saat menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Hasto Kristiyanto (PDIP), Fredrich Lodewijk Paulus (Partai Golkar), Asrul Sani (PPP), Johny G Plate (Nasdem), Herry Lontung Siregar (Hanura), Raja Juli Antoni (PSI), Verry Surya Hendrawan (PKPI), Ahmad Rofiq (Perindo), dan menyusul Abdul Kadir Karding (PKB) di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018). kedatangan mereka untuk konsultasi terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

PKPI, menurut Verry, meyakini penetapan para wamen merupakan keputusan terbaik Presiden dan Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan.

“Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, karena ini adalah hak prerogatif beliau."

"Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami, titik tanpa koma," ujarnya.

(Tribunnnews.com/Daryono) (WartaKota via TribunSolo.com)

Editor: Anne Maria
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved