Anggaran DKI Jakarta Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Ahok Sebut Anies Baswedan Terlalu Pintar

Anggaran DKI Jakarta lem Aibon Rp 82,8 miliar, Ahok Sebut Anies Baswedan Terlalu Pintar

TRIBUNBATAM.id -  Anggaran DKI Jakarta dianggap tidak wajar karena memasukkan angka aneh seperti lem Aibon Rp 82 miliar hingga pengadaan pulpen Rp 132 miliar.

Anggaran DKI Jakarta kini menuai sorotan dan sempat menjadi trending. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya merespon pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai sistem e-budjeting.

Anggaran DKI Jakarta Lem Aibon Rp 82 miliar mencuat setelah disisir oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya.

Menurut Pemprov DKI Jakarta dana anggaran tersebut masih dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Meski demikian, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tetap meminta adanya transparansi proses pembuatan KUA PPAS hingga menjadi APBD 2020.

Adanya transparansi, tidak akan menimbulkan kecelongannya rakyat untuk mengawasi uang rakyat.

Dirangkum TribunJakarta.com dari berbagai sumber, berikut sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak wajar.

 1. Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

2. Pulpen Rp 123,8 Miliar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan kejanggalan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah sebelumnya membongkar anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, kini PSI kembali menemukan anggaran pengadaan pulpen yang nilainya mencapai Rp 123,8 miliar.

"Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan pulpen tersebut mencapai Rp 105 ribu.

"Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada-ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

3. Komputer Rp 132 Miliar

Anggaran yang tak masuk akal lainnya menurut William Aditya Sarana bersumber dari pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Total anggaran yang ditulis untuk membeli 7300 unit komputer sebesar Rp132 miliar.

Artinya satu unit komputer dihargai sekitar Rp 15 juta.

"Ada pengadaan komputer, di SMK negeri," ucap William Aditya Sarana.

"Dia membeli komputer dengan total harga, Rp 132 miliar,"

"Membeli 7300 unit, kalu dihitung satu unitnya itu R p15 juta," imbuhnya.

William Aditya Sarana mengaku heran dengan besaran anggaran yang diajukan demi membeli komputer tersebut.

Pasalnya menurut William Aditya Sarana komputer seharga Rp 5 sampai Rp 10 juta sudah cukup layak digunakan oleh anak sekolah.

"Komputer level apa yang dimau oleh Dinas Pendidikan sih?" tanya William Aditya Sarana heran.

"Komputer Rp5-10 juta cukup, Rp15 juta komputer yang seperti apa? imbuhnya.

 4. Buzzer Rp 5 Miliar

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudaaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial.

Anggaran sebesar itu dibayarkan kepada lima buzzer atau influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.

Berdasarkan data yang dilansir TribunJakarta.com dari Warta Kota, melalui KUA-PPAS 2020, dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930.

Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka.

Adapun lokasi promosi dan kebudayaan itu berlokasi di DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengkritisi usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta terkait dana Rp 5 miliar untuk influencer.

Anggota dewan bernama Eneng Malianasari alias Milli itu bakal meminta penjelasan dinas terkait dalam rapat bersama eksekutif pada Senin (28//10/2019).

“Saya sudah baca rincian komponen anggarannya beberapa waktu lalu dan memang menjadi salah satu catatan pribadi,” kata Milli pada Minggu (27/10/2019) malam.

Milli mengaku belum mendapat informasi mendetail dari dinas terkait.

Dia juga belum mengetahui sosok lima influencer yang akan direkrut dinas untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota.

5. TGUPP Rp 26 Miliar

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 26 miliar.

Hal ini pun ia sampaikan di akun instagram pribadi miliknya (@willsarana) pada Rabu (2/10/2019) lalu.

"Saya ditugaskan di Komisi A (bidang pemerintahan), lalu saya sisir anggaran dan salah satu yang saya coba ingin bangun diskusi di publik adalah TGUPP," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).

Ia pun menyebut, anggaran ini meningkat sangat drastis, dimana pada awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.

Dimana saat itu masih dijabat Jokowi lalu digantikan Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot

"Peningkatannya sangat tajam, kalau enggak salah targetnya 48 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran itu, sekira Rp 500 juta per dokumen," ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, dana yang dikeluarkan untuk TGUPP ini sendiri merupakan sebuah pemborosan anggaran.

Pasalnya, banyaknya anggaran dan personel TGUPP tidak mencerminkan kinerja Gubernur.

"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," kata William.

Terlebih, DPRD DKI Jakarta sendiri mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran TGUPP.

Pasalnya, TGUPP bukan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasilnya enggak ada. Kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tuturnya.

6. Anti Virus Rp 12 Miliar

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pembengkakan anggaran di mana di dalam KUA-PPAS pengadaan antivirus dan perangkat lunak dianggarkan Rp 12 miliar.

Sementara dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.

"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 (juta) -Rp 200 (juta) begitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa," jelas Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

"Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," sambungnya. 

William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini tak masuk akal.

Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.

"Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih," jelasnya. 

7. Reaksi Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart. E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritikan dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

 Anies mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah. “Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart" dan Tribunjakarta.com dengan judul Ini Sejumlah Anggaran KUA PPAS DKI Jakarta Dianggap Tak Wajar, Buzzer Rp 5 M & Antivirus Rp 12 M