Apindo Batam Patuhi Kenaikan UMK Batam 2020, Sebut UMSK Sifatnya Tak Wajib

Menanggapi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2020 mendatang mencapai 8,51 persen, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid

Apindo Batam Patuhi Kenaikan UMK Batam 2020, Sebut UMSK Sifatnya Tak Wajib
TRIBUNBATAM.id/ALFANDI SIMAMORA
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid 

Apindo Patuh Kenaikan UMK, Sementara UMSK Sifatnya Tak Wajib

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menanggapi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2020 mendatang mencapai 8,51 persen, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengakui pihaknya patuh dengan kenaikan tersebut. Pasalnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 formulasinya.

"Walaupun sebenarnya jika dibandingkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri masih lebih tinggi kenaikannya," ujar Rasyid kepada Tribun, Minggu (03/11/2019).

Namun, kata dia, karena sudah merupakan aturan pemerintah, Apindo akan himbau perusahaan-perusahaan anggota Apindo untuk patuh dan membayarnya.

Sekaligus tidak melakukan PHL akibat naiknya ongkos produksi 2020 mendatang.

Belum Ada Keluhan Terkait Usulan UMK Batam 2020, Ditetapkan Paling Lambat 21 November 2019

Jadwal Kapal Batam ke Singapura dari Pelabuhan Internasional Sekupang

Gaya Masak Chef Antok Viral, Ternyata Semua Berawal dari Kejengkelan

"Kita himbau juga perusahaan untuk bertahan dan tidak melakukan PHK akibat naiknya ongkos produksi tahun depan," tuturnya.

Lebih lanjut, terkait UMSK, jika ada sektor yang mampu membayar lebih tinggi dari UMK, Apindo mempersilahkan saja. Namun sesuai dengan Permenaker No 15 Tahun 2018 sangat tegas kalau pembahasan UMS itu domainnya Bipartit.

"Kami ingatkan lagi ke pemerintah untuk tidak mengintervensi pembahasan UMSK. Sebab sesuai dengan Permenaker No 15 Tahun 2018 sangat tegas kalau pembahasan UMS itu domainnya Bipartit. Yaitu perundingan antara asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja di sektor bersangkutan," katanya.

Rasyid menegaskan pemerintah dilarang menetapkan UMSK tanpa adanya kesepakatan antara dua pihak yang terlibat perundingan tersebut. Sejauh ini ada beberapa kali upaya Pemerintah Kota Batam mengintervensi pembahasan dengan mengirimkan surat ke Apindo untuk membahas UMS.

"Sudah kita laporkan ke Kemendagri dan Kemenaker untuk diperingatkan," kata Rasyid.

Mobil Nissan Juke yang Tabrak Wanita Jogging Diamankan di Polresta Barelang

Give a Great Discount, Imoo Watch Phone Y1 Now Priced at Rp 499 Thousand

Ia berharap pemerintah baik Pemko Batam maupun Pemprov Kepri untuk memahami pengusaha betapa beratnya beban dunia usaha di Batam saat ini. Di tengah lesunya perdagangan global.

"Kami harap jangan lagi ditambah dengan bebannya dengan harus membayar UMSK yang sifatnya tidak wajib itu," tegas Rasyid. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved