Mahfud MD Tanggapi Isu Radikalisme, Sebut Kata Radikal Bukan Ditunjukan Pada 1 Agama Saja

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia tidak pernah mengatakan kalau Islam merupakan agama yang radikal. Hal tersbeut disampaikan oleh Menteri Koordin

Mahfud MD Tanggapi Isu Radikalisme, Sebut Kata Radikal Bukan Ditunjukan Pada 1 Agama Saja
Tribunnews.com
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 

Radikal positif menurut Mahfud ialah sikap yang berusaha membongkar masalah dengan menggunakan pikiran sampai keakar2nya dan substansinya.

Sedangkan radikal negatif, sikap selalu menyalahkan orang lain tanpa toleransi karena ingin mengubah suatu sistem yang sudah mapan.

Ditanya mengenai siapa yang radikal, Mahfud menjawab kelompok radikal itu yang sudah dipenjara, yang telah melakukan teror.

Terkait pernyataan larangan di berbagai instansi yang tidak mengizinkan memaakai cadar dan celana cingkrang, Mahfud mengatakan itu tergantung dari pengambilan sudut pandang.

"Kalau dari sudut administrasi, kepegawaian dalam arti peraturan administrasi atau hukum tata pemerintahannya, ya saya kira juga tidak salah juga," ujarnya.

Hal ini karena di Aparat Sipil Negara (ASN) ada peraturan yang mengharuskan memakai pakaian yang sama dan terlihat wajahnya.

Namun jika dilihat dari sudut agama, mungkin itu merupakan pelanggaran dalam hak asasi.

"Orang mau berpakaian kok dilarang, pakai celana cingkrang kok dilarang, itu kalo dari sudut agama," ungkapnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga melihat dari sudut ilmu hak asasi manusia (HAM).

Menkopolhukam Mahfud MD sebelum pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menkopolhukam Mahfud MD sebelum pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

 "Jika dari sudut hak asasi manusia itu bisa dikurangi oleh keperluan organisasi sebagai hak asasi organisasi," ujar Mahfud.

Halaman
1234
Editor: Eko Setiawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved