DPRD Batam Soroti Jadwal Sembako Murah, Yunus Muda: Jika Tak Sesuai Kesepakatan, Saya Stop!

DPRD Batam Soroti Jadwal Sembako Murah, Yunus Muda: Jika Tak Sesuai Kesepakatan, Saya Stop!

TRIBUNBATAM.id,  BATAM - Anggota Komisi II DPRD Kota Batam kembali menyoroti jadwal pembagian sembako murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam.

Kegiatan sembako murah ini disebut kerap dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengambil simpatisan masyarakat menjelang pemilihan umum.

Apalagi 2020 mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Yunus Muda mengaku pembagian sembako murah yang dilakukan oleh Pemko Batam dimanfaatkan saat musim pemilu.

Pihaknya berharap pembagian sembako murah dilakukan pada Mei atau Juni 2020 karena antar Agustus dan September mulai kampanye.

"Selama ini dilakukan oleh sebelum kampanye. Kupon sudah beredar di mana-mana. Memang lincah kali dia. Kalau tahun depan pelaksanaan tidak sesuai kesepakatan, akan saya stop nanti di lapangan," kata Yunus, Selasa (5/11/2019).

Sama halnya dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, pihaknya dari awal tidak menyetujui program sembako murah ini. Menurutnya, program tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuannya semula yaitu, untuk meringankan beban masyarakat saat kondisi perekonomian sedang lesu.

• Pemko Batam Jadwalkan Empat Sesi Pembagian Sembako Murah Tahun Depan, Cek Jadwalnya

"Pemko dulu janjinya pasar murah untuk jelang lebaran dan natal serta tahun baru saja. Tapi kemarin program tersebut malah dibagikan saat-saat menjelang pemilu," sesal Udin.

Selain itu, Udin juga menyoroti pengajuan kuota paket sembako murah. Diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebanyak 192 paket. Lebih banyak jika dibandingkan 2019 ini hanya 128 paket pada tahun ini.

"Total biaya yang diajukan sekitar Rp 11 miliar dalam APBD. Masyarakat membeli paket yang berisikan beras, minyak goreng dan gula dengan harga sekitar Rp 57 ribu per paket. Lalu kemana uang dari pembelian ini. Karena tidak ada dalam laporan APBD kemarin," tanya Udin.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendra Asman menambahkan pihaknya merasa ada keraguan pendistribusian sembako murah yang dilakukan pemerintah daerah karena tidak tepat sasaran.

Hendra meminta agar Disperindag Batam melibatkan DPRD Batam saat melakukan pendistribusian sembako murah.

"Kalau saya boleh minta izin sama Pak Kadis untuk minta data penerimanya. Kami bukan tidak percaya, tapi agar program tepat sasaran," ujar Hendra.
Menurut Hendra, sebaiknya pendistribusian sembako murah selain Lebaran dan Natal dilakukan di Pasar TPID yang berada di Grand Niaga Mas Batam Centre. Hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan keberadaan pasar tersebut kepada masyarakat.

"Selain itu sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga agar distributor yang ada di pasar tersebut dilibatkan dalam program sembako murah ini," katanya. (tribunbatam.id/roma uly sianturi)