Presiden Jokowi Minta Pecat Oknum Polisi dan Jaksa yang Sering Memeras Pengusaha

TRIBUNBATAM.id - Ternyata banyaknya Jaksa dan Polisi memeras pengusaha sampai ketelinga Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi hal ini sering terjadi di daerah-daerah. Setoran yang diberikan pengusaha kepada oknum Polisi ini menurut Jokowi sangatlah tidak pantas.

Maka dari itu, Jokowi meminta oknum-oknum tersebut harus di pecat.

Presiden Joko Widodo buka-bukaan bahwa ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.

• Hutan Lindung, Kampung Tua dan Batas Bibir Pantai Jadi Pembahasan Awal RTRW Batam

• Lulusan Teknik Geologi Triksakti, Ahok Terima Tawaran Jadi Bos BUMN dari Erick Thohir

• 38 Kapal Hasil Tangkapan di PSDKP Batam Kasusnya Sudah Ingkrah

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

"Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali," kata Jokowi.

Hadir dalam acara itu gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah. Hadir juga semua kapolda, kapolres, kepala kejati, dan kepala kejari.

Di hadapan para peserta rapat, Jokowi mengaku sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat.

• BOM Meledak di Polrestabes Medan, Pengunjung Polda Kepri Wajib Tinggalkan Identitas

• Park Bo Young Kejutkan Penggemar Dengan Umumkan Hiatus dari Dunia Hiburan, Ini Alasannya

• Xello Khenzo : Batam Tak Seperti Dulu

"Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di kejati ini, kejari ini, di polda ini, di polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja sudah," ujar Jokowi.

"Itu stop yang kayak gitu, stop, jangan diterus-teruskan," katanya.

Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa.

Oleh karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.

"Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit," ucap Jokowi.

"Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita," katanya.

Negara Ini Kebanyakan Peraturan

Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota serta para anggota DPRD untuk tidak banyak membuat peraturan tingkat daerah. Jokowi menyebut negara ini sudah kebanyakan peraturan.

"Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur, malah terjerat sendiri," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Banyak Polisi Jaksa Peras Pengusaha, Saya Minta Dipecat

Jokowi tak ingin sedikit-sedikit kepala daerah membuat peraturan. Menurut dia, peraturan yang menumpuk ini akan membuat pemerintah tak bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan dalam perubahan dunia yang cepat.

"Padahal sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" ujar dia.

Jokowi lantas menyinggung soal kunjungan kerja dan studi banding setiap membuat sebuah peraturan daerah. Ia mengaku tahu betul ada apa di balik agenda kunjungan kerja dan studi banding itu.

"Di kunker ada apanya saya ngerti, di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul. Sudahlah, setop, apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat setop," tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan, pemerintah pusat sedang menyiapkan omnibus law, yakni merevisi  74 undang-undang menjadi hanya satu undang-undang saja. UU yang direvisi terkait dengan cipta lapangan kerja dan investasi.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Tak Cari Kesalahan Pejabat Daerah, Jokowi Singgung Anggaran DKI

Jokowi menyebut ingin meniru Amerika Serikat (AS). Menurut dia, seorang menteri di AS ketika mengeluarkan sebuah peraturan akan menghapus dua peraturan sebelumnya.

"Sekarang menteri mau buat permen boleh tapi hilang 10. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Ini model ke depan, hampir semua negara menuju ke situ," ujar dia.

Dalam acara ini, hadir gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD seluruh wilayah Indonesia. Kemudian hadir juga seluruh kapolda, kapolres, kajati, kajari, serta para kepala pengadilan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi: Banyak Polisi-Jaksa Peras Pengusaha, Saya Minta Dipecat", https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/12323411/presiden-jokowi-banyak-polisi-jaksa-peras-pengusaha-saya-minta-dipecat.