BP Batam Evaluasi Kuota Induk Lalu Lintas Barang

Direktorat Lalu Lintas Barang BP Batam menggelar pertemuan dengan pelaku usaha, membahas evaluasi kuota induk lalu lintas barang

BP Batam Evaluasi Kuota Induk Lalu Lintas Barang
istimewa
Kasubdit Perdagangan BP Batam Barlian Untoro 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Evaluasi kuota induk lalu lintas barang kembali dilakukan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Lalu Lintas Barang menggelar pertemuan dengan pelaku usaha, khususnya di sektor perdagangan.

Berdasarkan data Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam Rahyudin, neraca perdagangan Batam periode bulan September 2019 defisit US$ 26,91juta.

Hasil ini didapat dari nilai Impor yang naik di angka US$780,77 juta melebihi nilai ekspor Batam sejumlah US$753,86 juta.

"Sekarang telah dilakukan proses kompilasi terhadap kuota tambahan yang telah diajukan para pengusaha," ujar Kasubdit Perdagangan BP Batam Barlian Untoro, Kamis (14/11/2019).

Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan ekspor Batam kedepan.

Sebelumnya Batam mengalami defisit perdagangan, sekitar 26,91 juta Dolar Amerika Serikat.

BP Batam dan Pemko Satu Pimpinan, DPRD Dorong Pemerintah Maksimalkan Potensi PAD

Lukita Sarankan Walikota Ex-Officio Kepala BP Batam Dialog dengan Pedagang Pasar Induk Jodoh



Sementara untuk Batam sendiri, telah ditetapkan kuota induk barang konsumsi sebanyak 2826 HS Code yang merupakan proyeksi kebutuhan selama satu tahun.

Saat ini teridentifikasi adanya kekurangan Kuota Induk untuk beberapa HS Code.

"Diantaranya 19 Hs code yang habis kuotanya, 280 Hs code yang tidak mencukupi, dan 23 Hs code baru (jenis barang baru) yang merupakan kebutuhan umum dan industri di Batam," tuturnya.

Pertemuan dengan pengusaha ini, bertujuan sebagai tindaklanjut pertemuan pada akhir Oktober lalu, terkait penetapan kebutuhan kuota tambahan.

Pertemuan itu merupakan proses transparansi untuk dilakukan evaluasi bersama dengan para pelaku usaha.

Evaluasi didasarkan sesuai dengan kebutuhan, urgensi, neraca keseimbangan dan dampak bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.

"Kita sudah mengenalkan mekanisme kuota tambahan.

Usai sosialisasi, kemudian dikompilasi, setelah kita kompilasi kita pastikan ke mereka kita sudah transparan, setelah kita kasih lihat ini kebutuhannya, kemudian kita ajukan dan minta persetujuan pimpinan," katanya.

Halaman
12
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved