Kontroversi Kolam Renang Gubernur Ridwan Kamil di Rumah Dinas Rp 1,5 M, Bisa 6 Kelas

Ilustrasi taman(FREEPIK/ Onlyyouqj)

Semantara itu Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan renovasi Gedung Pakuan sebagai upaya agar sebagian besar areanya dapat berfungsi sebagai ruang publik.

Menurutnya selama ini hanya sebagian kecil Gedung Pakuan yang dimanfaatkan untuk masyarakat, salah satunya masjid.

Ia mengatakan pembangunan kolam renang memungkinkan dilakukan karena tidak mengganggu bangunan Gedung Pakuan yang masuk heritage.

Iip menegaskan, kolam renang itu tidak bersifat privat. Para pegawai yang bekerja di Rumah Dinas gubernur bisa menggunakan fasilitas tersebut.

"Itu sebab di kompleks olahraga ditambahi kolam renang dengan lebar sekitar 4 meter” jelasnya.

• VIDEO Detik-detik Gol Lionel Messi ke Gawang Brasil, Argentina Kalahkan Timnas Brasil

Revitalisasi Rp 4 miliar

Ilustrasi uang(psphotograph)

Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Jabar, proyek tersebut bernama revitalisasi halaman belakang Gedung Pakuan dengan pagu anggaran mencapai Rp 4.656.500.000.

Proyek itu dikerjakan oleh Artikon Dimensi Indonesia yang beralamat di Jalan Cimanuk Swiss Van Java Blk A No 3 A 03/014 Tarogong Kidul Sukagalih, Kabupaten Garut. Proyek itu dilepas dengan hasil negosiasi senilai Rp 4.116.854.000.

Dari hasil penelusuran, kolam renang itu memiliki lebar 4 meter, panjang 29 meter, dan kedalaman 1,25 meter. Pembuatan kolam renang itu menelan biaya hingga Rp 1,5 miliar.

Selama ini area belakang Gedung Pakuan terlihat masih bagus dan sering dipakai beragam kegiatan.

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan area belakang Gedung Pakuan akan dimaksimalkan.

"Fungsinya akan dimaksimalkan. Kan Pakuan itu sering dipakai open house juga ya. Jadi akan ada penataan taman, kita ingin juga lebih leluasa. Poin pentingnya ingin memaksimalkan kapasitas dan kualitas gedung pakuan," ungkap Iip.

Namun Iip tidak menjelaskan rinci dari mana usulan pembuatan kolam renang dengan dalih saat proyek diajukan, ia belum menjabat sebagai kepala biro umum.