Kontroversi Kolam Renang Gubernur Ridwan Kamil di Rumah Dinas Rp 1,5 M, Bisa 6 Kelas

"Usulannya setahun yang lalu sebelum saya masuk sudah ada kajiannya, kajian teknis, DED, kita (Biro Umum) yang bangun. Usulannya kayaknya dari kajian, kan semua ada kajiannya," papar Iip.

Dianggap menyakiti rakyat

Ilustrasi uang(SHUTTERSTOCK)

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS Imam Budi menilai proyek tersebut menyakiti masyarakat di tengah ragam persoalan yang dihadapi Jawa Barat.

 Imam mengatakan, revitalisasi Gedung Pakuan sangat tak mendesak karena kondisinya masih layak dan tak ada kerusakan.

"Saya baru dapat datanya. Ini menyakitkan rakyat. Banyak kebutuhan dasar di Jabar yang belum terpenuhi. Pakuan itu kayaknya masih bagus, kenapa dibangun kolam renang," kata Imam kepada Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Imam juga tak mengetahui mengapa proyek itu bisa lolos dari pantauan dewan. Untuk itu ia akan segera meminta pertanggungjawaban Ridwan Kamil soal proyek tersebut.

"Memang ini masalahnya di KUAPPAS 2018, saya belum ada. Mungkin panitia anggaran enggak melihat detail sehingga loloslah program ini. Tapi, kenapa eksekutif enggak ngobrol, lebih lanjut kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban beliau," tutur dia.

Ia juga menyoroti masalah revitalisasi taman Gedung Sate yang dikerjakan bersamaan dengan revitalisasi Gedung Pakuan.

Menurutnya proyek itu hanya untuk memenuhi hasrat Ridwan Kamil sebagai arsitektur.

"Pembangunan ini sifatnya tidak dibutuhkan bahkan hanya untuk pencitraan dan kepuasan beliau sebagai arsitektur. Kewajiban provinsi itu banyak, ada target rumah tidak layak huni, urusan lingkungan, pembangunan SMA dan SMK," ujar dia.

Setara dengan 7 ruang kelas

Ilustrasi rumah(Wentao Li)

Namun hal berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh.

 Ia menilai tidak masalah pembuatan kolam renang pribadi di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.