Kapolda Kepri Sarankan Hal Ini, Siasati Laut Kepri Sering Tercemar Limbah Minyak

Ia mengungkapkan permasalahan laut sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi yang terkait dan seluruh elemen masyarakat

Kapolda Kepri Sarankan Hal Ini, Siasati Laut Kepri Sering Tercemar Limbah Minyak
tribunbatam.id/argianto
Kapolda Kepri Irjen pol Andap Budhi Revianto berbindang dengan Pimpinan Redaksi Tribun Batam, Nur Thamzil Thahir 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Memasuki musim utara, setiap tahunnya di wilayah Kepri selalu menjadi sasaran masuknya limbah tumpahan minyak.

Seperti beberapa waktu lalu, perairan Belakang Padang menjadi salah satu tempat yang tercemar limbah minyak yang dibuang di laut.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kepri Irjen pol Andap Budhi Revianto mengatakan, pihaknya selalu pro aktif terhadap masalah yang muncul.

"Kita lihat dari kondisi geografis, kita pada dasarnya selalu pro aktif menindak hal tersebut," ujar Andap di kantor Redaksi Tribun Batam, Senin (2/12/2019).

Ia mengungkapkan permasalahan laut sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi yang terkait dan seluruh elemen masyarakat.

Aipda Supriadi Alias Joker Polisi Milenial yang Dicari Kapolda Kepri Ternyata Seorang Slankers

"Tetapi permasalahan laut menjadi tanggung jawab berbagai pihak instansi yang menangani kasus tersebut," ujarnya.

Kapolda Kepri itu juga menyampaikan sarannya terkait permasalahan limbah laut, yang seperti agenda tahunan itu.

"Pemerintah harusnya bisa membuat hal seperti itu menjadi keuntungan, ya misalkan dibuatkan pelabuhan bagi kapal yang memiliki limbah seperti itu, sehingga bisa diolah atau disediakan tempat penampungan, dan mengambil keuntungan bagi daerah, ya walaupun hal seperti itu butuh kajian lebih mendalam lagi," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, terkadang setelah ada kejadian di laut seperti tumpahan minyak, ada beberapa pihak saling lempar tentang siapa yang menangani hal tersebut.

"Terkadang sudah ada permasalahan seperti itu (pencemaran laut) semua pihak saling lempar-lempar kewenangan," ujarnya.

Berkunjung ke Kantor Tribun Batam

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol Andap Budhi Revianto bersama jajaran bertandang ke kantor Tribun Batam, Senin (2/12/2019).

Kedatangan orang nomor satu di Polda Kepri ini disambut hangat Pimpinan Redaksi Tribun Batam, Nur Thamzil Thahir dan tim redaksi Tribun Batam.

Kedatangan Andap bersama jajarannya ke kantor redaksi Tribun Batam bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara kedua belah pihak. 

"Kedatangan kami ke sini untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengucapkan terimakasih atas sinergitas yang baik membangun kamtibmas Kepri selama ini," ujar Andap.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Redaksi Tribun Batam Nur Thamzil Thahir merespon positif kunjungan Kapolda Kepri beserta jajaran ke kantor Tribun Batam.

 Polda Kepri Gelar Lomba Perahu Ting-Ting, Wakapolda Kepri: Lomba Harus Sportif Ya

"Terimakasih atas kunjungannya ke kantor Tribun Batam," ujar Thamzil di kesempatan itu.

Kegiatan silaturahmi dan diskusi tersebut juga sesekali diisi dengan canda tawa dari kedua belah pihak, sehingga suasana lebih terlihat akrab dan cair.

Kapolda Kepri disambut Pimpinan Redaksi Tribun Batam ketika berkunjung ke kantor Tribun Batam pada Senin (2/12/2019)
Kapolda Kepri disambut Pimpinan Redaksi Tribun Batam ketika berkunjung ke kantor Tribun Batam pada Senin (2/12/2019) (tribunbatam.id/alamudin)

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri juga meminta saran untuk perbaikan Polda Kepri kedepannya.


Sikap Polda Kepri Banyak 'Pemain' Lahan

Permasalahan sengketa tanah yang ada di Kota Batam selalu menjadi polemik tersendiri.
Lantaran pihak yang berwenang dalam pemberian izin lahan atau tanah di Kota Batam adalah BP Batam.
Di sisi lain, ada Pemerintah Kota Batam. 
Kemudian belum lama ini, pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan penyatuan pimpinan BP Batam dan Pemerintah kota Batam, yakni dengan menunjuk Wali Kota Batam ex-oficio Kepala BP Batam.
Menanggapi polemik tanah di Kota Batam, Kapolda Kepri Irjen pol Andap Budhi Revianto mengatakan, memang banyak pemain-pemain yang mencoba memainkan permasalahan itu.
"Yang pertama, begini saya melihatnya pak presiden melakukan sertifikasi tanah dengan mengeluarkan sertifikat gratis, begitu diukur rupanya tanahnya nambah. Ada pemain yang coba bermain," kata Andap saat bersilaturahmi ke kantor Tribun Batam, Senin (2/12/2019).
Andap menyebut, apalagi Pemerintah berencana mengajukan peraturan omnibus law terkait tanah. 

Di aturan itu selain mengatur investasi, ada juga seperti penyederhanaan perizinan tanah, administrasi pemerintahan, pengendalian lahan dan kawasan ekonomi khusus.
Foto bersama Kapolda Kepri dan jajaran dengan tim Tribun Batam
Foto bersama Kapolda Kepri dan jajaran dengan tim Tribun Batam (tribunbatam.id/argianto)
"Untuk regulasi tanah pemerintah berencana mengeluarkan omnibus law untuk mengatur itu (tanah)," ujar Andap.
Andap juga mengingatkan terkait sumber kepemilikan tanah harus dari satu sumber, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.

 Kapolda Kepri Ingatkan Soal Pernikahan; Jangan Keasikan Kerja, Bahagiakanlah Orangtua

"Identitas kepemilikan tanah jangan sampai sumber-sumbernya berbeda," tegas Andap.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Kepri, apalagi Kepri sendiri ditetapkan sebagai daerah Karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

"Daerah kita  juga ditetapkan sebagai daerah rawan karhutla walaupun lebih dari 90 persen wilayah kita laut, karena kita perbatasan antara negara tetangga," ujar Andap.

(TRIBUNBATAM.ID/ALAMUDIN)

Penulis: Alamudin Hamapu
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved