Rizieq Shihab Sebut Pemerintahan Jokowi Ilegal, Tak Pernah Lapor ke Kedubes RI di Arab Saudi

TRIBUNBATAM.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, saat reuni 212, Senin (2/12/2019).

Dalam aksi di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat tersebut, Rizieq Shihab sempat menyebut dirinya dicekal Pemerintah Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia.

Mahfud MD mengatakan hal itu tidak benar.

Ia pun menyebut pernyataan Rizieq Shihab tersebut telah diulang-ulang selama ini.

"Kalau itu diulang-ulang itu. Tidak ada," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Mahfud MD juga membantah pernyataan Rizieq Shihab yang menyebut dirinya sudah melaporkan masalah kepulangannya ke Indonesia, ke Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

Mahfud MD menegaskan kembali Rizieq Shihab tidak pernah melaporkan masalah kepulangannya ke Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

"Tidak ada. Saya sudah bicara dengan kedubes. Dia tidak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal."

"Memang ada orang yang datangi dia, tanya, tapi dia sendiri tidak pernah melapor. Kapan laporannya? Tidak ada," papar Mahfud MD.

Sebelumnya, Rizieq Shihab memberikan sambutan pada reuni 212, yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12/2019).

Rizieq Shihab tidak bisa menghadiri reuni tersebut secara langsung, sehingga ia menyampaikan sambutannya itu dalam sebuah tayangan video.

Pimpinan FPI itu menyebut tidak bisa pulang ke Indonesia, karena mendapatkan pencekalan dari Pemerintah Arab Saudi.

Pencekalan tersebut menurutnya karena alasan keamanan, dan atas perintah Pemerintah Indonesia.

"Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini? Karena saya masih dicekal oleh Pemerintah Saudi Arabia,

"Dengan alasan keamanan atas permintaan Pemerintah Indonesia," klaim Rizieq Shihab, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/12/2019).

Oleh sebab itu, Rizieq Shihab meminta Pemerintah Indonesia berhenti berbohong atas kasus pencekalannya itu.

"Kami minta kepada Pemerintah Indonesia untuk setop kebohongan, setop dusta," ucapnya.