Jelang Hari Anti Korupsi 2019, Kejari Bintan Telusuri Salah Satu Proyek OPD, Nilainya Rp 2,2 Miliar

TRIBUNBATAM.id,BINTAN - Hari anti korupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember setiap tahunnya.

Masyarakat pun menaruh harapan besar kepada lembaga penegak hukum untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di hari anti korupsi internasional itu.

Hari anti korupsi 9 Desember nanti, menjadi momentum bagi lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi, khususnya di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kepri. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan salah satunya. Penyidik sedang menelusuri dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu proyek yang dikerjakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintan.

Penyelidikan itu dilaksanakan di salah satu proyek pembangunan fisik dengan anggaran Rp 2,2 miliar.

Kepala Kejaksaaan Negeri Bintan, Sigit Prabowo belum bisa berkomentar banyak terkait hal itu.

Penyidik Kejari Bintan bakal meminta keterangan ahli Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Kepri.

Ini penting untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. 

Sigit mengungkapkan, enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dua perwakilan konsultan proyek sudah dipanggil untuk diminta keterangannya.

"Kami masih menunggu keterangan saksi ahli," ucap Kajari Bintan, Sigit Prabowo Kamis (28/11/2019).

Sama dengan Kejaksaan Negeri Bintan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sedng menelusuri dugaan tindak pidana korupsi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang tahun 2019.

Penyidik akhirnya menemukan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap dugaan penggelapan dana pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD Tanjungpinang. 

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Ahelya Abustam.

Ahelya Abustam mengatakan, dugaan perbuatan melawan hukum tersebut akan difokuskan pada tahun 2019. 

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dugaan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.