TANJUNGPINANG TERKINI

Bawaslu Tanjungpinang Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Bawaslu Kota Tanjungpinang mulai melakukan survei pengumpulan data informasi terkait kajian penelitian untuk penyusunan data Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu Tanjungpinang Petakan Kerawanan Pilkada 2020
istimewa
Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini bersama Ketua Bawaslu RI Abhan dan Komisioner Bawaslu Kab/Kota lainnya, dalam acara Konferensi Nasional Pemilu 2019 di Jakarta 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Bawaslu Kota Tanjungpinang mulai melakukan survei pengumpulan data informasi terkait kajian penelitian untuk penyusunan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini menjelaskan, penelitian IKP ini sesuai arahan dan surat Bawaslu RI No.1817/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2019 Tentang Pengumpulan Data IKP Pilkada 2020. Selain itu sesuai arahan Bawaslu RI dalam kegiatan Rakornas Penyusunan IKP Pilkada 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya (7/12/2019).

"Saat ini Bawaslu dalam proses berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder, karena proses pengumpulan data IKP melibatkan beberapa lembaga sebagai responden, diantaranya Bawaslu, KPU, kepolisian dan media massa," katanya, Kamis (12/12/2019).





Dikatakannya, penyusunan IKP bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan pemetaan kondisi awal kerawanan pada Pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang.

"Hasil dari proses akhir IKP menjadi menjadi rujukan dan dapat dipergunakan oleh lembaga negara, NGO, akademisi dan masyarakat umum dalam menghadapi Pilkada 2020 sesuai fungsi masing-masing lembaga," ujarnya.

PILKADA Bintan 2020 Diprediksi Tambah Rawan, Ini Analisa Bawaslu

Ia juga menyampaikan, kepercayaan publik saat ini tidak hanya berdasarkan analisis kata, tapi juga angka-angka.

Rezim kepercayaan publik saat ini sudah berubah ke arah penelitian dan analisis yang terukur, jadi data IKP menjadi solusinya.

"Secara umum, ada lima variabel instrumen indikator penyusunan IKP, yaitu pertama terkait Netralitas Aparatur Sipil negara (ASN) dan Netralitas Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan jajarannya).

Kedua terkait relasi kuasa pada politik lokal. Ketiga terkait politik uang yang masih berpotensi terjadi, keempat terkait politik identitas, dan kelima terkait kampanye di sosial media," sebutnya.

"Dengan adanya hasil IKP, Bawaslu dan semua pihak dapat melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran, sehingga tercipta pemilu yang demokratis, bermartabat dan bersih," sambungnya.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved