DPR RI Akan Tanya Menhan Prabowo soal Kontrak Pengadaan Alutsista

"Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun tahun 2020," ujar Jokowi dalam peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Bahas Alutsista hingga Penyanderaan WNI

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (13/12/2019) siang, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya terdapat tiga poin yang dibahas oleh Mahfud dan Prabowo.

"Saya baru saja menghadap Pak Menko Polhukam. Tentunya saya minta petunjuk. Ada beberapa masalah saya juga laporkan," ujar Prabowo usai bertemu Mahfud. Dia mengungkapkan, pada pekan depan akan mengundang Mahfud untuk hadir di Kemenhan.

Tujuannya, membahas persoalan pertahanan yang sedang dihadapi Indonesia. "Mengundang beliau kesempatan pertama untuk ke Kemenhan dan kita akan paparan lebih rinci kondisi yang ada. Tadi sepintas saya sudah lapor ke beliau. (Ada) masalah-masalah pokok yang kita hadapi ya Pak, yang penting penting saja," papar Prabowo.

Dia mencontohkan, ada persoalan alutsista dianggap terlalu mahal. Alutsista itu, kata Prabowo, merupakan kontrak lama di luar negeri. Sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo, program itu sedang ditinjau kembali. "Kita sedang me-review, mengkaji. Kita diperintah menegosiasikan kembali oleh Papak Presiden.

Ya kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga kepentingan nasional," tegas Prabowo. Masalah lain yang dibahas, yakni ada tiga nelayan asal Indonesia yang saat ini menjadi sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ketiga WNI tersebut hingga saat ini belum dibebaskan. "Jadi ya kita akan membahas nanti," tambah Prabowo.

Indonesia Terlena dengan Impor Alutsista

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai Indonesia terlalu terlena dengan impor Alat Utama Sistem Pertahanan ( Alutsista) dan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Hal itu disampaikan Prabowo dalam keterangan tertulis saat membuka pameran industri Alpalhankam dalam negeri di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Alpalhankam sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selama ini Indonesia mengandalkan impor dari luar, yang membuat terlena dan tanpa disadari hanya menjadi pasar produk asing," kata Prabowo.

Karenanya, Prabowo meminta pengadaan Alpalhankam harus memprioritaskan produk dalam negeri. Ia mengatakan, pengadaan Alpalhankam luar negeri hanya boleh dilakukan apabila industri dalam negeri belum mampu memproduksi.

Hal itupun harus disertai pengimbangan dan transfer teknologi yang diberikan kepada BUMN dan swasta dalam negeri secara adil. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga meminta TNI dan jajarannya menjadi pelopor dalam penggunaan produk dalam negeri.

Semboyan NKRI harga mati harus diimplementasikan dalam wujud kecintaan kepada produk Alpalhankam dalam negeri Ia menambahkan, industri Alutsista dan Alpalhankam dalam negeri harus dibela dengan cara menggunakannya supaya lambat laun kualitasnya sama dengan produk asing.

"Dan Wamenhan (Wakil Menteri Pertahana) ditugasi untuk mengawasi pelaksanaan atas Kebijakan Menhan ini," tutur Prabowo. Pameran ini diikuti oleh industri Alpalhankam swasta dalam negeri yang berada di bawah Perkumpulan Industri Alpalhankam Swasta Nasional (Pinhantanas).

Pameran industri Alpalhankam menampilkan beragam jenis produk Alpalhankam hasil karya anak bangsa yang bertujuan membangun kepercayaan bahwa industri dalam negeri memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan penggunanya. (tribun/kps)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul DPR Akan Tanya Prabowo soal Kontrak Pengadaan Alutsista