BATAM TERKINI

Kantor Imigrasi Tertua di Batam Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Upaya peningkakatan pelayanan publik berbasis HAM yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang akhirnya membuahkan hasil

Kantor Imigrasi Tertua di Batam Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Muhammad Fakhrurozi terima penghargaan dari MemkumHAM, baru-baru ini, Desember 2019 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Upaya peningkakatan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang akhirnya membuahkan hasil.

Setelah 67 tahun memberikan pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang kini menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM).

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Muhammad Fakhrurozi, saat dihubungi, Rabu (18/12/2019).




Ia mengatakan, pihaknya berhasil meraih predikat baik atas layanan dan fasilitas.

Sebagai kantor layanan berbasis HAM, kata dia saat ini Kantor Imigrasi Belakang Padang memiliki fasilitas ruang pelayanan yang memberikan keistimewaan bagi para penyandang disabilitas dan lansia serta ibu-ibu hamil.

Tidak hanya itu, bahkan sebagai kantor imigrasi tertua di Kepri pihaknya juga menyediakan akses layanan daring.

Peluang Investasi di Batam Tahun 2020, Ada Industri Manufaktur Hingga Industri MRO 

Fakta Fakta SPBU 14 294 737 Tanjungpiayu Diberikan Sanksi Pertamina

"Jadi para pemohon paspor yang tersebar di gugusan pulau di Kecamatan Belakang Padang dapat mengambil nomor antrean pengurusan tersebut di aplikasi Layanan Paspor Online yang dapat diunduh di Playstore.

Intinya segala prosedur kepengurusan paspor di Belakang Padang kita permudah," ungkapnya.

Tidak hanya layanan, Fakhrurozi mengungkapkan jumlah paspor yang berhasil pihaknya terbitkan.

Sepanjang Januari hingga November 2019, Kantor Imigrasi telah menerbitkan sebanyak 7.836 paspor, sementara 128 permohon paspor diantaranya ditolak karena diduga terindikasi untuk bekerja di luar negeri secara ilegal.

"Sementara untuk warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal sepanjang tahun ini ada 5 orang yang kita deportasi," pungkasnya. (Tribunbatam.id/bereslumbantobing)

Penulis: Beres Lumbantobing
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved