Trump Maki-maki Ketua DPR, Kirim Surat Kemarahan 6 Halaman

Pemakzulan DPR terhadap Trump memang belum mengakhir karir politiknya karena pada tahun depan, giliran Senat yang akan bersidang.

Jika di DPR hanya butuh 216 suara untuk mengajukan resolusi pemakzulan, di Senat justru butuh 2/3 suara. Sementara Senat saat ini masih dikuasai Republik 55:45 persen.

Hakim Ketua Mahkamah Agung John Roberts akan bertindak sebagai pengadil dalam sidang pemakzulan Trump yang diperkirakan akan dilakukan pada awal 2020 nanti, dilansir The Telegraph.

Ke-100 senator bakal bertindak sebagai juri, saat mereka akan mendengarkan dua pasal pemakzulan yang menerpa presiden 73 tahun itu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi akan memilih kuasa hukumnya untuk membela pasal tersebut, tim kepresidenan juga menunjuk pengacara terbaiknya.

Bagaimana sidang itu akan berlangsung, durasi, berapa banyak saksi yang dipanggil, bakal dibahas berdasarkan Konstitusi AS.

Trump sempat menyiratkan dia lebih menyukai durasi sidang yang panjang, sehingga para pendukungnya bisa membantu membelokkan opini publik.

Sejumlah elite Republik telah melobi Demokrat agar Joe Biden dan putranya, Hunter, bisa dihadirkan di sidang sebagai saksi.

Demokrat berusaha membujuk Republikan untuk menghadirkan saksi mereka sendiri, termasuk sejumlah pejabat AS yang dianggap terlibat.

Mereka adalah Penjabat Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney dan mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton.

Tetapi, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell lebih memfavoritkan sidang dengan durasi dua pekan tanpa saksi.

Durasi itu bakal lebih pendek dari dua pendahulu Trump yang pernah dimakzulkan; Presiden Andrew Johnson (10 pekan), dan Presiden Bill Clinton (5 pekan).

Hasil sidang juga diyakini berpihak kepada sang presiden, kecuali ada dari 53 senator berhasrat untuk membelot. (yan/TribunNetwork/AFP/CNN/Hufftington Post/Politico)