Mahasiswa Minta Pemerintah Tegas Soal Konflik Laut Natuna, Raja: Orang Tua Kami Jadi Takut Melaut

Mahfud juga menegaskan walaupun hubungan diplomatik berjalan seperti biasa, tetapi pengamanan TNI yang terjadi di Natuna tidak bisa dinegosiasi.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," kata dia.

• China Klaim Laut Natuna, Indonesia Harus Belajar dari Gugatan Filipina di PBB

Sikap pemerintah Indonesia tidak bergeser sedikit pun terhadap kedaulatan NKRI di Natuna.

Selain itu, kehadiran negara di kawasan tersebut juga harus direalisasikan sebagai salah satu instruksi Presiden.

"Kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga akan ditingkatkan," kata dia.

Diberitakan, hubungan China Indonesia menegang pasca-insiden masuknya kapal asal China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal.

Padahal, menurut Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Namun, China berdalih bahwa kawasan Natuna masuk dalam nine dash line.

Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kapal-kapal China tersebut melakukan pelanggaran di Natuna.(Tribunbatam.id/Endrakaputra)