Konflik Laut Natuna
Anggota TNI, Bakamla Dibantu Unsur Lain Jaga Natuna, Mahfud MD: Sementara ini Patroli Rutin Saja
Mahfud MD menegaskan tidak ada negosiasi dalam melindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal Cina. Patroli rutin dilakukan anggota TNI dan unsur lain
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wilayah Natuna, Provinsi Kepri saat ini dijaga ketat pasukan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibantu instansi terkait.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penempatan anggota dan sejumlah unsur di sekitar Natuna untuk mendukung patroli.
Ia juga menyebut tidak ada negosiasi dalam melindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal Cina.
"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu dibantu oleh Angkatan Laut, polisi air, dan sebagainya. Memang sudah rutin seperti itu," ucap Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020) malam, seperti dilansir Tribunnews.com.
Menurutnya, kegiatan patroli ditingkatkan karena perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia.
"Itu saja informasinya, kita kan sudah tahu memang Cina begitu, kita belum tahu di balik itu apa. Kami tetap mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," tegas Mahfud MD.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Mahfud mengatakan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tanggal 6 Januari 2020.
Sejumlah kapal asing asal Cina diketahui masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Dukung Sikap Jokowi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait persoalan di Natuna.
Presiden sebelumnya menegaskan tidak ada tawar menawar terkait konflik di Natuna yang berawal dari pelanggaran kedaulatan oleh kapal Cina.
Meski demikian, Ahmad Muzani menyebut, persoalan tetap diselesaikan melalui cara diplomasi, terutama masalah internasional seperti Natuna.
Baca: Soal Natuna, Sikap Prabowo Dinilai Kalah Tegas dengan Menlu, Begini Jawaban Jubir Menhan
Di sisi lain, kedatangan Jokowi membuktikan pemerintahan pusat memberi perhatian besar terhadap masalah tersebut.
Muzani mengingatkan untuk tidak menghadapi masalah dengan reaktif, karena hanya akan membawa masalah baru dan belum tentu duduk persoalannya yang didengar itu benar.
"Itu juga memberi pesan bahwa kita mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi," ucapnya.
