Konflik Laut Natuna

Anggota TNI, Bakamla Dibantu Unsur Lain Jaga Natuna, Mahfud MD: Sementara ini Patroli Rutin Saja

Mahfud MD menegaskan tidak ada negosiasi dalam melindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal Cina. Patroli rutin dilakukan anggota TNI dan unsur lain

Anggota TNI, Bakamla Dibantu Unsur Lain Jaga Natuna, Mahfud MD: Sementara ini Patroli Rutin Saja
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam, Mahfud MD sebut tak ada negosiasi dalam melindungi Natuna sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wilayah Natuna, Provinsi Kepri saat ini dijaga ketat pasukan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibantu instansi terkait. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penempatan anggota dan sejumlah unsur di sekitar Natuna untuk mendukung patroli. 

Ia juga menyebut tidak ada negosiasi dalam melindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal Cina.

"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu dibantu oleh Angkatan Laut, polisi air, dan sebagainya. Memang sudah rutin seperti itu," ucap Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020) malam, seperti dilansir Tribunnews.com

Mahfud mengakui, pengamanan di sekitar Natuna ditingkatkan seiring dengan adanya kapal asing Cina yang diinformasikan masuk ke perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Menurutnya, kegiatan patroli ditingkatkan karena perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia.

"Itu saja informasinya, kita kan sudah tahu memang Cina begitu, kita belum tahu di balik itu apa. Kami tetap mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," tegas Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Mahfud mengatakan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tanggal 6 Januari 2020. 

Sejumlah kapal asing asal Cina diketahui masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dukung Sikap Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani sepakat  dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait persoalan di Natuna. 

Halaman
1234
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved