BATAM TERKINI
Jembatan Batam Bintan Bakal Dibangun 2021, Menteri PUPR Sebut Progres Saat Ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, proyek Jembatan Babin tengah dalam tahap pematangan detail desain
Rute (trase) awal adalah jembatan dari Batam menuju Pulau Tanjungsauh yang panjangnya sekitar 2,17 km.
Sedangkan bagian kedua, jembatan akan menghubungkan Pulau Tanjungsauh menuju pulau kecil bernama Pulau Buau dengan taksiran panjang mencapai 3,9 km.
Sementara itu, untuk menghubungkan Pulau Buau menuju Kabupaten Bintan akan dibangun pula jembatan bagian tiga dengan panjang mencapai 0,9 km.
"Untuk titik awal pembangunan di wilayah ini (wilayah Punggur, lokasi masuk seberang TPA Punggur). Semoga dengan Pak Deputi Kemenko Maritim turun akan segera dipercepat pembangunannya," kata Isdianto melanjutkan peninjauannya.
Untuk estimasi anggaran sendiri, jembatan ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun.
Pembangunan Jembatan Terkendala Anggaran
Upaya mempercepat pembangunan Jembatan Batam-Bintan terkendala masalah anggaran.
Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto.
Ia mengatakan, jika kendala utamanya memang karena anggaran.
Isdianto mengakui, Pemerintah Provinsi Kepri tak sanggup untuk menutupi seluruh pembiayaan pembangunan jembatan.
"Oleh sebab itu kami serahkan ke pusat untuk pembahasannya. Provinsi tak yakin sanggup, namun untuk lahan telah dipersiapkan seluruhnya," jelas Isdianto, saat meninjau langsung lokasi pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Sabtu (28/12/2019).
Sejauh ini, Isdianto mengatakan estimasi pembangunan jembatan mencapai sekitar Rp 7,2 triliun dengan jangka waktu pembangunan selama dua hingga tiga tahun.
"Untuk pembangunan sendiri masih ditentukan waktunya. Intinya tinggal menunggu keputusan Kementerian PUPR saja. Semoga setelah peninjauan ini ada kabar baik," sambungnya.
Dia pun menuturkan jika program pembangunan jembatan sepanjang 6,97 km ini, adalah milik pemerintah pusat.
Bahkan katanya, beberapa program ini telah mendapat perhatian serius Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman Republik Indonesia, Ridwan Djamaluddin mengatakan peninjauan kali ini hanya untuk memastikan titik-titik lokasi pembangunan sebagai status perencanaan.