Dishub Batam Kembali Ajak Perwakilan Taksi Online dan Konvensional Duduk Bersama

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Batam, Safrul Bahri menyebut, duduk bersama taksi online dan konvensional dilakukan agar Batam tetap kondusif.

tribun_batam_dipanusantara
Pertikaian antara taksi konvensional dan taksi online seolah tak pernah ada habisnya. Terbaru, Jumat (15/11/2019). Dishub Kota Batam berencana mendudukkan kembali antara perwakilan taksi online dan taksi konvensional. 

Termasuk mengenai titik penjemputan (red zone).  Menurut Safrul bukan lahir dari kebijakan pemerintah. Melainkan berdasarkan konvensi antara kedua belah pihak, baik taksi online dan taksi konvensional.

"Urusan itu (titik jemput) Batam ini berbeda dari daerah lain. Dishub Provinsi Kepri harus tegas, karena jika mengacu ke PM 118 Tahun 2018 red zone memang tidak ada," sebutnya.

Namun, titik itu lahir lebih dikarenakan pemerintah ingin mengakomodir kepentingan taksi konvensional selaku perintis usaha transportasi di Kota Batam.

Safrul juga mengakui jika taksi online telah mendapatkan Surat Pemindahan Jenis Kendaraan (SPJK) dan izin KIR dari Dishub Batam sebelum akhirnya izin operasional dari Dishub Kepri diterbitkan.

Pemprov Kepri Harus Tegas

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, Ramli Simanjuntak berkomentar soal polemik titik jemput penumpang (red zone) taksi online di Kota Batam yang tak kunjung usai.

Menurutnya, permasalahan ini hanya membutuhkan ketegasan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri.

Ramli menjelaskan, jika Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau taksi online resmi diberlakukan , artinya taksi online berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan taksi konvensional untuk menjalankan praktik usaha di Kota Batam.

"Setiap pelaku usaha (taksi online) yang telah memiliki izin harus dilindungi dan mendapat kesempatan yang sama. Mereka (taksi online) juga wajib mendapat kepastian hukum," katanya, Minggu (12/1/2020).

Aturan mengenai red zone menurutnya tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Begini, izin operasional taksi online sudah keluar. Sekarang, masalahnya dimana? Terkait red zone itu ada tidak regulasinya dari pemerintah. Seharusnya Pemerintah Daerah membuatkan itu dan dijelaskan tujuannya apa," tegasnya.

Halaman
1234
Penulis: Ichwan Nur Fadillah
Editor: Septyan Mulia Rohman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved