BATAM TERKINI
Anggota DPD RI Richard Pasaribu Tanggapi Konflik di Perairan Natuna Kepri
Richard menyampaikan agar Pemerintah Tiongkok mematuhi dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .
"Saya berharap usulan pendanaan untuk fase kdua dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi.
Upaya Presiden Jokowi menggandeng Jepang dinilai langkah yang signifikan.
Follow Instagram Tribun Batam:
Membangun sosial ekonomi Natuna
Namun, pengamat militer yang juga Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan, ada hal penting yang juga tak boleh dilupakan dalam membangun kawasan pulau terluar.
Menurut dia, yang kerap luput dan dilupakan dalam diskusi pulau terluar dan perbatasan tentang kewajiban pemerintah membangun sosial, ekonomi dan masyarakat seperti di Natuna.
"Kalau melihat tentang bagian perbatasan Indonesia dan pulau terluar, realitas ekonomi, sosial, budaya, dan infrastuktur kurang ideal. Seperti di Sebatik di Kalimantan jauh dari ideal," kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2020).
Ia menilai, langkah lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas nelayan di Natuna.
"Lebih baik memastikan infrastruktur Natuna agar masyarakatnya jangan hidup di bawah kemiskinan," kata Araf.
Jika terus diabaikan, kondisi nelayan dan masyarakat Natuna bisa jauh di bawah dari pendatang yang memiliki kapal tangkap lebih lengkap.
Mengenai langkah pemerintah menggandeng Jepang untuk berinvestasi di Natuna, dianggapnya sebagai langkah strategis.
Menurut Al Araf, dalam beberapa kasus di Laut China Selatan, Jepang turut aktif memberikan bantuan.
Salah satunya, bantuan itu diberikan kepada Filipina karena Jepang juga punya kepentingan besar di Laut China Selatan.
"Jepang memberikan bantuan kepada Filipina cukup besar untuk coast guard Filipina," ujar Al Arif.
(Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini yang Kerap Luput soal Membangun Pulau Terluar seperti Natuna"
(tribunbatam.id/alamudin/kompas.com)