Pertumbuhan Penduduk Batam Makin Pesat Tapi Tak Didukung Lapangan Kerja, Ini Kata Anggota Dewan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Berkembangnya Kota Batam dari waktu ke waktu tentu diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan penambahan ruang kelas dan sekolah.

Permasalahan ini termasuk dalam hasil reses anggota DPRD Kota Batam.

"Permintaan penambahan ruang kelas baru tersebut kami rangkum juga dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Batam," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Batam Mochamat Mustofa saat menyampaikan hasil resesnya, Senin (13/1/2020).

Persoalan lainnya, masih maraknya pengangguran.

Mustofa mengakui masyarakat Kota Batam membutuhkan lapangan pekerjaan.

• Batam Perlu Perda Pemantauan Orang Asing, Ini Dasar Pertimbangannya

• Konsesi Air Bersih ATB Segera Berakhir, DPRD Minta BP Batam Transparan Soal Izin

Pemerintah Kota (Pemko) Batam dituntut merealisasikan program dan kebijakan ekonomi agar mendorong dan menstimulus terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Saat ini, banyak masyarakat yang memilih untuk membuka usaha di Batam dengan memulai usaha dari dapur rumahnya masing-masing.

Tentunya keberpihakan pemerintah kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat.

Masyarakatpun membutuhkan bantuan permodalan yang mudah diakses, pelatihan internet marketing serta bantuan peralatan produksi dan kemasan.

"Masyarakat menitipkan aspirasi kepada kami untuk disampaikan kepada Wali Kota Batam. Aspirasi masyarakat tersebut kami rangkum dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Batam," ujar Mustofa.

Diakuinya, ada beberapa permasalahan yang disampaikan masyarakat dalam masa reses DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu.

Diantaranya, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan diperparah dengan tingginya harga kebutuhan pokok.

"Tentunya kita yang berada di sini tidak dapat menutup mata dengan kondisi ini. Masyarakat menunggu program dan kebijakan di bidang ekonomi yang mendorong dan menstimulus terwujudnya peningkatan kesejahteraan," tuturnya.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, masyarakat mengeluhkan kenaikan iuran BPJS.

Beragam respons bermunculan menyambut kenaikan ini. Ada yang pro dan jelas lebih banyak yang kontra.

Namun, kebijakan ini terus diberlakukan dan diteruskan oleh pemerintah.

Bahkan nantinya, akan ada sanksi tegas untuk penunggak BPJS atau yang tidak menggunakan BPJS.

"Kenaikan iuran BPJS dirasa semakin membebani rakyat, khususnya masyarakat miskin," katanya.

Menurutnya, kenaikan-kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan setiap keluarga.

Bagi wiraswasta, tidak ada jaminan kenaikan pendapatan, sedangkan bagi karyawan, tidak semua perusahaan memberlakukan kenaikan upah.

"Pada saat reses di kelurahan Tanjung Sengkuang, salah satu harapan yang disampaikan warga kepada kami, terkait isu kenaikan iuran BPJS ini adalah subsidi dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin," katanya.