KEPRI TERKINI

Update Gugatan Uba ke PTUN Tanjungpinang, 32 Anggota DPRD Kepri Masuk Jadi Tergugat Intervensi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang mengabulkan permohonan 32 anggota DPRD Kepri masuk sebagai tergugat intervensi.

Update Gugatan Uba ke PTUN Tanjungpinang, 32 Anggota DPRD Kepri Masuk Jadi Tergugat Intervensi
TRIBUNBATAM.ID/BERES LUMBANTOBING
Suasana persidangan di PTUN Tanjungpinang, Batam, Kepri, Kamis (23/1/2020). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Sekupang, Batam akhirnya mengabulkan permohonan 32 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri.

Mereka akhirnya masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara gugatan TUN terhadap Surat Keputusan (SK) DPRD Kepri No. 13 tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2019-2024 di PTUN Tanjungpinang.

Penggugat dalam perkara ini adalah Uba Ingan Sigalingging, yang tak lain anggota DPRD Kepri periode 2019-2024, sedangkan pihak tergugat, Ketua DPRD Kepri.






Permohonan masuknya 32 anggota DPRD Kepri itu sebagai tergugat intervensi dalam perkara ini, dikabulkan majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Ali Anwar didampingi dua anggota majelis hakim, Dien Novita dan Dewi Maharati, Kamis (23/1/2020) di ruang sidang utama PTUN.

Agenda persidangan Kamis itu yakni putusan sela..

"Atas dasar pertimbangan permohonan dari 32 anggota DPRD Kepri menjadi tergugat 2 intervensi, selanjutnya akan mendengarkan jawaban dari penggugat. Sidang dilanjutkan minggu depan," ucap Ali dalam amar putusan sela.

Atas putusan itu, kuasa hukum penggugat, Hermanto Tambunan mengatakan, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli dalam perihal pembentukan Surat Keputusan Alat Kelengkapan Dewan (SK-AKD) yang dibentuk menggunakan tata tertib (tatib) lama atau tanpa adanya pembentukan tatib terbaru.

Sementara itu, dalam sidang Kamis itu puluhan anggota DPRD Kepri yang hadir mendukung langkah tergugat, Ketua DPRD Kepri.

Kuasa Hukum Tergugat, Okto Estomihi Saragih mengatakan, langkah gugatan yang dilayangkan Uba Ingan seharusnya mendapat dukungan dari fraksi partai.

"Nah ini justru langkah dari penggugat tidak mendapat dukungan dari fraksi partai. Akibatnya kini penggugat tinggal sendiri," ujarnya.

"Harusnya dia menggugat bukan atas nama individu, setidaknya pakai nama fraksi atau pun kalau sendiri setidaknya ada surat dukungan fraksi.

Memang hak setiap orang untuk menggugat namun dia (Uba Ingan) duduk di kursi DPRD kan ada fraksi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, belasan anggota DPRD) Provinsi Kepri memadati ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Sekupang, Batam, Kamis (23/1/2020).

Pantauan TRIBUNBATAM.id sedikitnya ada 19 orang anggota DPRD Kepri disidangkan di hadapan Ketua Majelis Hakim Ali Anwar didampingi dua anggota hakim.

Belasan anggota DPRD Kepri itu duduk berjajar di sebuah kursi yang panjang bak rapat di ruang paripurna.

Halaman
12
Penulis: Beres Lumbantobing
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved