Resmi Penerapan PMK 199/2019 di Batam, Barang Impor di Atas 3 Dollar AS Kena Bea Masuk

Sumarna mengaku pemberlakukan ini bukanlah bertujuan untuk mematikan pelaku usaha kecil, akan tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional

Resmi Penerapan PMK 199/2019 di Batam, Barang Impor di Atas 3 Dollar AS Kena Bea Masuk
TRIBUNBATAM
Kabid BC Batam Sumarna 

"Dengan pemberlakuan PMK 199 ini, pengenaan tarif BM dan PPN menjadi lebih sederhana, yaitu BM 7,5 peraen dan PPN 10 persen. Sedangkan PPh dibebaskan. Khusus barang kiriman berupa sepatu, tas dan produk tekstil (garmen) dikenakan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Buku Tarik Kepabeanan Indonesia (BTKI)," jelas Sumarna.

Untuk barang kiriman berupa buku dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPh untuk mendorong minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Batam merupakan wilayah Republik Indonesia, maka peraturan terkait barang kiriman juga berlaku di wilayah Batam.

"Mengingat Batam adalah wilayah FTZ, maka pengenaan pungutan negara (Bea Masuk, PPN, PPH, dan Cukai) adalah pada saat barang dikeluarkan dari Batam menuju wilayah Indonesia lainnya," pungkasnya.

Pelaku Usaha Online Protes PMK 199/2019
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 dikeluhkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri dan komunitas pelaku usaha online. 
Menurut mereka, pemberlakuan PMK berakibat langsung kepada nasib UMKM di kota Batam yang mengandalkan penjualan online. 
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya meminta pemerintah meninjau ulang pemberlakuan PMK itu. 
Ia menyarankan kepada kepada Komunitas Batam Online Community (BOC)  yang datang di kantornya agar menyuarakan permasalahan tersebut ke Bea dan Cukai Kota Batam.
"Kami mengambil jalur resmi, surat akan dilayangkan ke Bea Cukai Batam, Wali kota Batam dan DPRD Batam untuk tindak lanjut atas keberatan para pelaku UMKM ini," ucapnya usai berdiskusi dengan Komunitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Batam yang tergabung di dalam Komunitas Batam Online Community (BOC) ke kantornya, Senin (20/1/2020) siang.
Menurut Cahya pemberlakuan PMK yang berlaku mulai 30 Januari 2020 itu, bakal menurunkan ambang batas impor toko online dari US$ 75 menjadi US$ 3.
 Ketua Apindo Kepri itu mengatakan, pemberlakuan PMK tersebut terlalu berat untuk kota Batam karena PMK yang berlaku secara nasional itu seolah hanya berlaku di kota Batam.
"Dampaknya biaya pengiriman barang dari kawasan setempat ke daerah lain di Indonesia jadi meningkat. Hal ini karena pajak di Kota Batam diterapkan dari harga jual, sedangkan di luar daerah pajak diterapkan dari harga modal," kata Cahya.
Ketua BOC,  Saugi Sahab menjelaskan, pemberlakuan PMK tersebut dikhawatirkan mematikan pedagang online di Batam.
Ini karena harga jual final tidak bisa bersaing dengan harga jual produk luar Batam.
"Batam ini banyak pelaku usaha yang mengirimkan barangnya ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan ketentuan seperti ini, bisa jadi orang enggak mau lagi belanja online dari Batam, karena berat di pajak," ujarnya.
Ia dan pelaku UMKM Batam mengusulkan, agar pemerintah tidak serta merta menurunkan ambang batas minimal barang impor dari US$ 75 menjadi US$ 3, karena dinilai terlalu drastis.
"Kami usulkan paling tidak US$ 50 lah. Kalau US$ 3, atau Rp 45 ribu, barang apa yang harganya di bawah itu," ungkapnya.
Tidak hanya kepada pedagang online, kebijakan itu menurutnya bakal berdampak pada jasa pengiriman barang yang mulai tumbuh subur di Kota Batam.
Ia khawatir akan banyak pedagang dan usaha jasa pengiriman yang gulung tikar. Atau hal yang lebih jelasnya akan terjadi PHK besar-besaran bila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. 
"Dengan biaya yang cukup besar tersebut kita khawatir angka pengangguran di kota Batam akan semakin besar, karena otomatis banyak pengurangan karyawan," ujarnya.

Pelaku UMK Online Batam Bereaksi 

Pelaku UMK online di Batam memprotes berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Dalam PMK 199 Tahun 2019 disebutkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerapkan ketentuan baru mengenai ambang batas nilai pembebeasan bea masuk atas barang kiriman dari yang sebelumnya 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS per kiriman.

 

Aturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 akan berlaku pada 30 Januari 2020 mendatang.

Adapun pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diberlakukan normal.

Namun demikian, pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar 27,5 persen hingga 37,5 persen yang terdiri atas bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP menjadi di kisaran 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).

Halaman
1234
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved