Jelang Pilkada 2020, Diskominfo Bintan Wacanakan Bentuk Tim Anti Hoax, Ini Tujuannya

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan berencana akan membentuk Tim Penanganan Anti Hoax dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Bintan 2020 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Diskominfo Bintan Henrio, usai berkonsultasi ke Kementerian Kominfo RI di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Herio mengatakan, menjelang Pilkada Bintan 2020, Dinas Kominfo Bintan saat ini telah melakukan komunikasi ke sejumlah leading sektor terkait antisipasi dalam menghadapi tahun Pilkada Bintan, terkhususnya lagi dalam menghindari berita-berita hoax dan kampanye hitam (black campaign).

"Kita sudah melakukan koordinasi ke Dewan Pers dan Kementerian Kominfo RI, bagaimana nantinya menghadapi Pilkada Bintan 2020 mendatang, agar tidak terjadi black campaign atau berita-berita hoax di daerah terkhususnya bagi Pilkada Bintan 2020 agar bisa berjalan tertib, aman dan damai," ujarnya, Selasa (4/2/2020).

Selain itu, dia juga berencana akan melakukan koordinasi ke instansi vertikal terkait hal lainnya di Bintan. Diantaranya terkait bagaimana berkomunikasi menciptakan iklim Pilkada Bintan yang sehat.

• Baru 30 Persen, Minat Pendaftar PPK untuk Pilkada Bintan Masih Minim

• Soal Pilkada Bintan, Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan Minta Apri Sujadi Lakukan Lobi Politik

"Kita tidak ingin, Pilkada Bintan nanti dihiasi dengan berita-berita hoax dan kampanye hitam. Makanya kita antisipasi sedini mungkin dengan membentuk sebuah Tim Kerja yang nantinya bertugas menangani berita-berita Hoax dan Black Campaign," tutupnya.

Tambah Rawan

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan, Dumoranto Situmorang memprediksi kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang akan meningkat.

Hal itu disampaikan Dumoranto Situmorang saat gelaran rapat koordinasi evaluasi pengawasan pemilu bersama mitra kerja di Lohas Wellnes Village di Jalan Kawal Km 23 Toapaya, Kamis (12/12/2019).

"Menurut saya akan meningkat. Meskipun pada pemilu 2019 kemarin kita masih rendah," kata Dumoranto.

Dasar prediksinya itu, berkaca dari beberapa kejadian dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019.

Maka dari itu, saat ini Bawaslu Bintan sedang menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk selanjutnya dikirim ke Bawaslu RI guna dianalisa.

Data-data itu diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian serta media massa.

"Mengapa salah satunya media massa, sebab media massa juga aktif mengikuti perkembangan politik," ujar Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Bintan itu.

Saat gelaran rapat koordinasi evaluasi pengawasan pemilu, Dumoranto juga menyinggung hasil evaluasi pemilu tahun 2019.