BESOK, HNSI dan Nelayan Anambas Datangi Gedung DPRD, Tolak Nelayan Pantura Melaut di Natuna

ANAMBAS,TRIBUNBATAM.id - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas bakal mendatangi gedung DPRD di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kamis (6/2/2020) besok.

Bersama dengan nelayan dari sejumlah desa, mereka akan menyuarakan aspirasi mereka menolak kebijakan Pemerintah Pusat mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna dengan alat tangkap cantrang.

"Kami mengajak seluruh nelayan dan masyarakat untuk bersama-sama hadir di gedung DPRD Kepulauan Anambas, Kamis (6/2/2020) pukul 10.00 Wib, untuk menyampaikan aspirasi penolakan kapal Pantura dengan alat tangkap ikan cantrang," ujar Dedi Syahputra sekretaris HNSI melalui sambungan seluler, Rabu (5/2/2020).

Kedatangan HNSI ke DPRD Kepulauan Anambas untuk memperjuangkan nasib nelayan dan perekonomian masyarakat yang bergerak diperikanan.

"Kami ingin nanti saat menyampaikan aspirasi kepada perwakilan rakyat, mereka bisa menuntaskan persoalan dan menyatakan menolak terhadap nelayan cantrang," tegas Dedi.

Ia yang telah lama bergelut di dunia perikanan dan kelautan mengaku, penangkapan ikan cantrang itu dapat merusak ekosistem laut. Tak hanya itu, masyarakat Kepulauan Anambas yang mata pencahariannya sebagian besar nelayan juga ikut terancam.

Sebelumnya HNSI juga pernah mengadakan aksi di pasar Ikan Tarempa terkait persoalan nelayan.

Saat ini yang menjadi persoalan dan tuntutan para nelayan yang di Anambas ialah menolak keberadaan kapal-kapal diatas 30 Gross Tonnage (GT) dengan alat penangkapan ikan pursen seine yang sering melakukan pelanggaran zona tangkap.

Gelar Aksi ke DPRD

Aksi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ke DPRD Anambas bukan yang pertama. Berjalan kaki dari Pasar ikan Tarempa, massa nelayan bergerak ke DPRD mendesak agar wakil rakyat itu membentuk panitia khusus (pansus).

Sekretaris DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra mengatakan, pembentukan pansus dianggap penting untuk menuntaskan sejumlah persoalan dan keresahan yang dialami nelayan, seperti pelangaran wilayah tangkap, sikap oknum ABK kapal pukat ke masyarakat, hingga aksi pengeboman ikan.

"Hari ini kami datang untuk mendesak DPRD membentuk pansus. Kami berikan batas waktu hingga Kamis (25/1) untuk memparipurnakannya," ujarnya Senin (22/1/2018).

‎Tidak hanya itu. Pihaknya juga meminta kepada legislatif untuk lebih menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan, khususnya kepada OPD yang dinilai lamban dalam menyelesaikan persoalan nelayan di lapangan.

Pihaknya pun, akan membawa massa yang lebih banyak bila tuntutan yang mereka minta terkait batas waktu tidak juga dipenuhi.

"‎Kami juga meminta jangan sampai berlarut-larut, sampai akhirnya kami datang ke sini," ungkapnya.

Sofyan, salahsatu orator mengatakan, desakan DPRD untuk membentuk pansus agar persoalan yang dialami nelayan tradisional Anambas mendapat titik terang. Ia pun, juga meminta evaluasi kepada DPRD agar dinas kelautan dan perikanan dapat berdiri sendiri. Hal ini penting karena wilayah Anambas yang memiliki lautan yang luas.

"‎Kami minta DPRD evaluasi itu. Daerah lain seperti Bintan, Tanjung Balai Karimun bisa dinas (perikanan) nya sendiri. Kenapa Anambas tidak bisa ?," ungkapnya. Haidir, perwakilan dari mahasiswa yang bergabung dengan nelayan

meminta kepada DPRD untuk bisa memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat nelayan dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang rencananya datang pada Rabu (24/1) ini.

"Harapan kami agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan kami dengan Beliau," tegasnya. ‎Desakan dan tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan nelayan itu, ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

H Dhannun. Melalui sambungan seluler yang dihubungkan ke perangkat pengeras suara, pihaknya tengah melaksanakan rapat bersama Dirjen Tangap Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, berbagai persoalan mengenai nelayan seperti pelanggaran kapal pukat dalam melakukan penangkapan ikan, menjadi hal yang dibahas dalam rapat tersebut.

"‎Kami sedang melakukan rapat di KKP, termasuk membawa persoalan nelayan di Anambas supaya dapat diselesaikan," ungkapnya. Senada dengan H.Dhannun, Catharina Kepala Dinas perikanan, pertanian dan pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihubungi,

tengah melakukan rapat bersama Dirjen Tangkap KKP Republik Indonesia. Bersama anggota DPRD Anambas, termasuk Wakil Ketua II DPRD, Amat Yani, pihak kementrian erjanji akan menurunkan kembali kapal pengawasnya ke Anambas.

"Kami sedang melakukan rapat di kementrian untuk memahas permasalahan yang dialami oleh nelayan di Anambas. Pihak kementrian berjanji untuk menurunkan ‎kapal pengawasnya ke Anambas," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III, Yusli YS yang menerima perwakilan nelayan bersama dua orang anggota DPRD lainnya ‎memastikan pelaksanaan paripurna pembentukan pansus nelayan akan direalisasikan pada ‎Kamis (25/1) mendatang. Kepastian ini disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini setelah melakukan rapat tertutup bersama anggota DPRD lainnya.

"Kami akan menyampaikan usulan ini epada pimpinan untuk melaksanakan rapat paripurna ini segera. Perlu rekan-rekan ketahui, ada mekanisme yang harus dilalui untuk melaksanakan paripurna, salahsatunya kehadiran anggota DPRD lain," ungkapnya.

Pihaknya pun berkomitmen untuk memfasilitasi perwakilan nelayan untuk bertemu dengan Gubernur Kepri. Mendapat kepastian tersebut, massa yang ditaksir berjumlah ratusan orang itu memubarkan diri dengan tertib.

Massa pun, diketahui sempat kesal karena hanya tiga orang DPRD yang menerima mereka. Suasana pun mendadak riuh, dan menuding beberapa anggota DPRD sengaja meninggalkan Anambas. Selama proses aksi tersebut berlangsung, personil TNI/Polri tampak berjaga di antara kerumunan warga.

Didampingi personil TNI/Polri nelayan bergerak dari pasar ikan Tarempa sekitar pukul 11.00 WIB siang, dengan berjalan kaki Ratusan Nelayan tersebut mendatangi kantor Wakil Rakyat,

beroerasi menyampaikan kegundahannya selama ini. Sebelum, ‎bertolak ke gedung DPRD, massa sempat memadati dan melakukan dialog bersama Pemerintah Daerah di pasar ikan Tarempa.(TribunBatam.id/RahmaTika)