Breaking News:

DEMO GEMPAR KE GEDUNG BP BINTAN

Gempar Kecewa dengan Jawaban BP Bintan terkait Izin PT MIPI, Ancam Aksi Lanjutan

Gempar akan kembali menggelar aksi susulan untuk meminta jawaban yang lebih akurat lagi dari pihak BP Kawasan Bintan

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.ID/ALFANDI SIMAMORA
Suasana rapat di kantor BP Bintan, Kamis (6/2/2020) 

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Pertemuan antara pihak Gerakan Muda Terpelajar (Gempar) Kepri dan pihak BP Bintan sempat bersitegang di Ruang Rapat Kantor BP Kawasan Bintan, Kamis (6/2/2020).

Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan pemuda Gempar Kepri terkait sejauh mana pengawasan BP Bintan terkait dokumen-dokumen izin PT. MIPI tampak tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak BP Kawasan Bintan.

"Kami tidak mau jawaban yang secara teknis, yang kami inginkan saat ini jawaban sejauh mana BP kawasan mengawasi dokumen-dokumen izin yang diberikan PT. MIPI dan sejauh mana keabsahan dokumen itu semua. Bukan berbelit-belit begini, apakah ada pembiaran," ucap salah satu anggota dari Gempar Kepri saat di ruang rapat.

Saat itu Kepala BP Kawasan Bintan, Umar Saleh menjawab, bahwa kewenangan BP Bintan itu hanya sekedar memberikan pengawasan agar sesuai dengan wilayah perizinan usaha yang diberikan pihak perusahaan terkait.







"Kalau soal ada aturan lain terkait izin lainnya itu, aturannya langsung dari Pusat. Kita hanya tinggal menjalankan saja aturan yang ada itu di sini," tuturnya saat gelaran rapat tersebut.

Saleh menyebutkan, terkait hal ini juga sudah disampaikan kemarin pada saat gelaran rapat dengan Pemerintah. Di sana ada Kejaksaan, Kapolres dan pihak terkait lainnya yang hadir pada saat itu, dan apa yang disampaikan staf tadi itu merupakan teknisnya.

Tak Puas Jawaban BP Bintan, Massa Aksi dari Gempar Bubar, Jasman: Berbelit-Belit

FTZ Batam, Bintan dan Karimun Bakal Disatukan, Begini Tanggapan Anggota DPD Kepri Richard Pasaribu

Jadi dari Pusat mengenai izin sudah disampaikan di Online Single Submission (OSS) saat perusahaan PT.MIPI mengajukan izin usaha dan investasi, dan pusat meminta pihak perusahaan melakukan itu. Sehingga bicara mengenai gudang dan izin lainnya itukan sudah diterapkan di sana dan bisa memberikan izin.

"Kalau itu sudah terpenuhi dari pusat kenapa kami tidak bisa menerbitkan itu. Namun jika ada penyimpangan di luar itu, bukan ranah kami, karena ranah kami hanya di kawasan FTZ," tuturnya.

Mendengar jawaban itu, massa Gempar Kepri kurang menerima jawaban yang menurut mereka berbelit-belit dan menyudahi perbincangan.

Saat ditanya kenapa memilih keluar dari ruang rapat, Ketua Korlap, Jasman mengatakan tidak sesuai dari yang mereka inginkan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved