Bisa Rebut Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto, Menteri Kepercayaan Jokowi Ini Justru Tak Punya Mobil

Besarnya pajak yang hilang dari Netflix ini juga membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin gerah.

Ditegaskannya, semua perusahaan teknologi harus membayar pajak jika memungut pendapatan di Indonesia.

"Kita ingin (Kementerian) Kominfo (Komunikasi dan Informatika) untuk lebih serius menangani soal film-film ini," kata Ma'ruf seperti dikutip pada Minggu (29/12/2019).

"Kemudian juga soal perpajakan saya minta juga saya minta Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk bagaimana menangani soal ini antara Menkominfo dan Menkeu saya kira itu," kata Ma'ruf menambahkan.

Menurut mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa ini, pendapatan dari pelanggan di Indonesia yang diraup perusahaan OTT seperti Netflix sangat besar, sehingga perlu ketegasan dalam urusan pajak.

"Semua harus bayar pajak. Semua itu, itu akan ada ditertibkan oleh Kemenkeu. Saya kira itu soal hasil dari kebijakan yang diambil oleh dua kementerian (Kemenkeu dan Kominfo)," tegasnya.

Sementara itu Kementerian Pendidikan dan Budaya menggandeng Netflix untuk mengadakan pelatihan penulis naskah maupun tayangan berkulitas di Indonesia.

"Partnership yang kita luncurkan hari ini adalah step awal yang memiliki fokus menunjukkan betapa hebatnya sineas Indonesia di kancah dunia," ucap Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud Kamis (9/1/2020).

Nadiem berharap lewat Netflix, nantinya film-film Indonesia dapat didistribusikan dan tersebar ke audiens global.

"Ini bisa memamerkan budaya Indonesia, industri perfilman Indonesia. Dibutuhkan platform distribusi seperti Netflix," ucap Nadiem.

Nantinya, akan ada 10 orang yang dipilih untuk mengikuti pelatihan script writer di Hollywood.

Akan tetapi sebelumnya, adapun 100 orang script writer yang akan terlebih dahulu mengikuti pelatihan di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita Sri Mulyani "Rampas" Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto", Penulis : Muhammad Idris