BATAM TERKINI

Dari 1.100 IKM di Batam, Baru 59 Diantaranya Dapat Fasilitas Bebas Bea Masuk

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, mengaku kaget dengan masih banyaknya IKM yang belum terdaftar.

Dari 1.100 IKM di Batam, Baru 59 Diantaranya Dapat Fasilitas Bebas Bea Masuk
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Suasana RDP di Komisi II DPRD Kota Batam, Jumat (14/2/2020) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dari sekitar 1.100 industri kecil dan menengah (IKM) di bawah binaan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, baru ada 59 IKM yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk (BM) yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai (BC) Batam.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya meringankan dunia usaha terkait dengan penerapan PMK 199/2019 yang mulai berlaku 30 Januari 2020 lalu.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, mengaku kaget dengan masih banyaknya IKM yang belum terdaftar. Komisi II DPRD Kota Batam berharap kondisi tersebut bisa segera mengalami perubahan.

Hendra mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan BC Batam bisa bersinergi untuk mempercepat proses registrasi untuk mendapat fasilitas bebas bea masuk.





"IKM yang ada di Batam, ada nilai eksklusifitas. Kami minta tetobosan dari Disperindag dari 1.100 itu dikumpulkam lagi, kita data dan penuhi syaratnya hingga teregistrasi di BC. Komisi II punya tanggungjawab penuh," ujar Hendra dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam, Jumat (14/2/2020).

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM Disperindag Kota Batam, Januar mengatakan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan jumlah IKM yang memperoleh fasilitas bebas bea masuk ini. Salah satunya adalah sosialisasi kepada IKM untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Grup Band Asal Amerika Serikat Hibur Warga Binaan di Lapas LPKA Batam

JADI Korban Kejahatan, Warga Batam Tinggal Tekan Panic Button, 5 Menit Polisi Tiba di Lokasi

Disperindag juga telah berkoordinasi dengan BC Batam terkait kemudahan ini. Hanya saja, sebagian besar IKM ini terkendala pada persyaratan yang mewajibkan setiap IKM memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Januar berharap ada keringanan atas persyaratan yang menjadi kendala ini.

"Memang terdapat beberapa kendala, syaratnya harus punya NPWP, ini jadi kendala, dan mungkin bisa dipikirkan untuk mengganti syarat NPWP," katanya

Kemudahan lain, lanjutnya, bisa didapat IKM di Batam, tidak hanya pembebasan bea masuk, namun juga bisa memperoleh pembebasan PPN.

Kabid BKLI BC Batam, Sumarna menuturkan, syarat NPWP menjadi salah satu yang utama terkait dengan fasilitas pembebasan ini. NPWP ini menjadi acuan BC Batam dalam sistem pendataan IKM. Tanpa itu pihaknya akan kesulitan dalam proses pengawasan pembebasan bea masuk ini.

"IKM wajib NPWP itu untuk kebutuhan sistem pendataan kami, kalau tidak ada NPWP kami kesulitan," kata Sumarna.

Menanggapi kendala NPWP, Sekertaris Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, berharap semua IKM di Batam bisa memenuhi persyaratan tersebut. Karena sebagai bukti ketaatan terhadap kewajiban sebagai warga negara.

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved