BP Batam Segera Panggil Pemilik Lahan Mangkrak, Jika 6 Bulan Tak Dibangun Langsung Ditarik

Ke depan tak perlu lagi, 10 hingga 15 tahun sebelum pun sudah bisa diperpanjang.

"Perpanjang misalnya besok, sekali masuk, kalau dia punya sertifikat, KTP, tidak ganti nama dia sudah bisa perpanjang. Kecuali kalau ganti nama ia harus melengkapi lainnya. Kalau ganti nama menggunakan hak dari BP kepada nomor 1 dulu yang meminta. Karena sudah ganti nama. Kalau ganti nama hak nomor 1 akan hilang," katanya.

Perka perpanjangan ini, tegas Rudi, tidak akan menghilangkan hak BP Batam sebagai pemegang HPL Kota Batam. Artinya proses pembayaran perpanjangan akan ramai.

"Kenapa saya lakukan ini? Tentu memudahkan investasi. Kedua, BP Batam sendiri akan mendapat PNBP yang begitu besar. Dana yang besar ini bisa membangun apa saja untuk membangun kota," katanya.

Rudi menambahkan Perka tentang tarif akan ditinjau lagi, untuk perumahan tak akan diubah.

"Infrastruktur jalan, rumah sakit, pelabuhan, bandara kita harus sempurnakan," katanya.

Dalam kata sambutannya, Rudi menegaskan kalau lahan mangkrak tidak ditarik investasi di Batam tak hidup.

Perka ini juga berlaku kepada pemilik lahan baru, jika 6 bulan tak dibangun akan gugur.

"Hari ini kita sampaikan perka ini. Selama 6 bulan tak dibangun maka akan ditarik. Kita semua ingin Batam maju. Semua lahan harus dibangun. Dengan hari ini kita sampaikan perka besok berlaku," ujarnya.

Apabila lahan sudah terlanjur mangkrak, BP Batam segera memanggil pemilik lahan untuk mendiskusikan.

Misalnya ada pemilik lahan 10 hektare, ternyata tak bisa dibangun dan tak memiliki investasi, lahan tersebut bisa dikembalikan ke BP Batam atau mencari pengusaha yang bisa berinvestasi di lahan tersebut.

"Biar BP yang pasarkan. Misalnya dia hanya sanggup bangun 2 hektare kita kembalikan. Setidaknya ada win win solution lah. Kalau bertahan sendiri hanya dia yang berinvestasi," katanya. (Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)