BATAM TERKINI

Pemerintah Ingin Batam Ramah Investor, Pengusaha: Ngomong Gampang, Fakta di Lapangan Nol Besar

Seorang manajer operasional perusahaan ini mengeluhkan, sudah hampir setahun izin operasional perusahaannya dari Pemko Batam belum kelar.

Pemerintah Ingin Batam Ramah Investor, Pengusaha: Ngomong Gampang, Fakta di Lapangan Nol Besar
TRIBUNBATAM.ID/LEO HALAWA
Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menyampaikan unek-unek ke Koordinator Wilayah (Korwil) II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (25/2/2020) pagi. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh daerah di Indonesia untuk memudahkan perizinan. Pernyataan ini dilontarkan Jokowi di beberapa kesempatan. Ia mengatakan, dengan mempermudah izin sehingga investasi mudah masuk dan terbuka lapangan kerja.

"Apa lagi kalau perusahaan itu bergerak di bidang ekspor. Sudah, tutup mata ambil pulpen tanda tangani saja," katanya seperti dikutip di kompas.com.

Lalu bagaimana di Batam? Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Kepala BP Batam HM Rudi juga mempertegas hal yang sama. Ia mengatakan di beberapa kesempatan, semua perizinan di Batam harus mudah dan efisien.

"Kalau tidak, jumpai saya agar bisa cepat selesai perizinan. Kalau perusahaan buka, maka lapangan kerja terbuka luas," ujar Rudi belum lama ini.






Para pengusaha sendiri, masih disibukkan soal perizinan. Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyampaikan unek-uneknya ke Koordinator Wilayah (Korwil) II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (25//2020) pagi.

Komtap Perpajakan Kadin Agustri S menyampaikan, kebijakan Pemko dan BP Batam di mata pengusaha selama ini bukan memudahkan. Justru meribetkan pengusaha dalam hal pengurusan dokumen.

KPK Audiensi dengan BP Batam, Ini Sejumlah Poin Penting yang Dibahas

4 Water Canon Milik Polisi Dikerahkan Padamkan Api, Kebakaran Hutan Resapan Air di Batam

Agustri memisalkan, pembayaran UTWO. Ia mengaku, saat membayar UWTO rumahnya tidak segampang slogan BP Batam yang serba mudah.

"Jadi pak, kebijakan simpang siur. Kita seperti pimpong sana dipimpong sini," keluh Agustri di ruang lantai dua Kadin Batam tempat digelar pertemuan.

Lanjut, Agustri kembali menyampaikan. Sekitar empat bulan BP Batam dipimpin oleh Ex Officio Walikota Batam. Kebijakan menurutnya, bukan tambah mudah. Malah sebaliknya, yakni ribet. Dan tidak sedikit pengusaha menjerit dengan kebijakan itu.

"Kalau dulu masih jelas. Jadi jelas kepala BP Batam dan jelas wali kota. Sekarang makin ribet kami rasakan. Dan teman-teman pengusaha, sangat resah atas ini. Dan masih banyak kebijakan lain," tambahnya.

Hal yang sama juga dialami pengusaha bidang kosmetik yang ada di Batam Center. Seorang manajer operasional perusahaan ini mengeluhkan, sudah hampir setahun izin operasional dari Pemko Batam belum kelar.

"Kalau izin dari BPOM Batam malah sudah keluar duluan. Ini sudah hampir setahun. Tak kelar juga. Padahal, semua biaya-biaya yang timbul suda kami siapkan," ujar pria berkumis tebal ini yang meminta namanya tidak ditulis di koran.

Ia menambahkan, dampak lambatnya perizinan itu, mereka terpaksa mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk sewa gedung. Mesin-mesin di gedung yang hanya berjarak sekitar 1,5 km dari kantor Walikota Batam itu belum dimasukan.

"Kami takut masukan. Karena izin operasional dari sana belum ada dari dinas (menyebut salah satu dinas,red). Kami pikir, slogan memudahkan investasi nihil. Ngomong gampang, fakta di lapangan nol besar," sindirnya.

Terkait hal ini, menjadi atensi KPK RI. Wakil Ketua KPK RI Lilik Pintauli Siregar, Korwil II KPK RI Abdul Harris, Bagian Humas KPK Ipi Maryati K, Kasatgas Karsupgah KPK Aida Ratna Zulaiha, Komite Advokasi Daerah (KAD) Erson S dan Sahaya S sudah turun ke Batam. Mereka melakukan audiensi dengan BP Batam dan Kadin Batam.

(TribunBatam.id/leo halawa)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved