DPRD Minta Pemkab Bintan Koordinasi dengan 2 Kementerian, Revisi APBD Bintan Penanganan Covid-19

Dan kebijakan pembebasan pungungtan pajak hotel dan Restoran akan dilakukan selama enam bulan ke depan mulai Maret 2020.

Hal ini bertujuan untuk membangkitkan iklim pariwisata yang terpuruk akibat virus Corona.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepulaun Riau, Tupa Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan itu.

Kebijakan itu setidaknya bisa meminimalisir akibat dari sepinya kunjungan wisatawan ke kota Batam dan Kabupaten Bintan yang berimbas pada pengurungan karyawan.

"Sebetulnya efek dari pembebasan pemungutan pajak ini yang paling utama ialah tidak menciptakan pengangguran, karena kalo sepinya kunjungan wisatawan biasanya akan berimbas kepada pengurangan karyawan a untuk menstabilkan perusahaan, tapi dengan adanya kebijakan tersebut yang paling bisa di minimalisir ialah hal tersebut," jelasnya.

Menurut Tupa pembebasan sementara pajak hotel dan restoran tersebut bisa membantu pengusaha melakukan inovasi-inovasi.

Seperti pemberian promo untuk menarik wisatawan terutama wisatawan domestik.

Tupa juga menyampaikan kritik terutama kepada pemerintah dan dan pengusaha pariwasata yang ada di Kepri yang hanya memfokuskan pada wisatawan dari Singapura dan lupa menggarap wisatawan domestik atau dalam negeri.

"Harusnya dunia pariwasata di Kepri bisa belajar dari Bali saat mendapatkan cobaan bom, masih bisa bernafas dengan wisatawan lokal yang masih stabil sehingga tidak terpuruk ketika ada musibah," tandasnya.

Sementara kunjungan wisatawan di Batam diakui ketua PHRI Kepri mengalami penurunan dan sangat terlihat saat akhir pekan.

Hotel dan restoran di wilayah Kepri yang biasanya banyak dikunjungi wisatawan namun akibat isu virus corona jadi sepi.

Ganggu Lelang Proyek Fisik di Bintan

Pekerjaan proyek fisik Pemerintah Kabupaten Bintan baru akan dilelang pada Mei 2020.

Ini dilakukan setelah Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk membuat laporan terkait dampak virus Corona bagi pendapatan daerah, khususnya yang berkenaan dengan realisasi pembagunan.

"Pelalangan jasa konsultan berkemungkinan bisa dilakukan Maret 2020. Untuk lelang kegiatan fisik, baru dilakukan setelah laporan realisasi dari TAPD keluar," ucap Apri Sujadi, Kamis (27/2/2020).