Bantu Dunia Usaha saat Pandemi Covid-19, Pemerintah Berencana Terbitkan Surat Utang, Ini Syaratnya

Surat utang pemulihan tersebut nantinya diterbitkan untuk Bank Indonesia atau bagi sektor swasta yang masih memiliki likuiditas.

Bantu Dunia Usaha saat Pandemi Covid-19, Pemerintah Berencana Terbitkan Surat Utang, Ini Syaratnya
tribunnewsbatam/ istimewa
Ilustrasi

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan atau recovery bonds, untuk membantu kelangsungan dunia usaha sebagai skenario agar sektor bisnis tidak terdampak dari pandemi Covid-19.

Surat utang pemulihan tersebut nantinya diterbitkan untuk Bank Indonesia atau bagi sektor swasta yang masih memiliki likuiditas.

"Pemerintah sedang menjajaki untuk mengeluarkan surat utang baru atau bonds, kira-kira namanya recovery bonds," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam keterangannya di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (26/03/2020).

Perbankan Siapkan Jurus Menghadapi Dampak Virus Corona, Akui Kredit Kepemilikan Rumah Tertekan

Hantaman Corona, Rupiah Merosot Tajam, Begini Langkah Bank Indonesia

Bukan Hanya Bank, Multifinance juga Dapat Stimulus dari OJK Guna Antisipasi Dampak Corona

Dana dari penerbitan surat utang ini, akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga seringan mungkin sehingga pengusaha dapat mendapatkan kredit khusus untuk membangkitkan kembali usahanya.

Dalam hal ini dunia usaha yang bisa mendapatkan kredit khusus untuk menjaga arus kasnya harus memenuhi syarat, yaitu tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Batam Diambang Gelombang PHK, 6 Perusahaan Merugi Akibat Corona, Ini Solusi Disnaker

BPJAMSOSTEK Batam Siapkan Vokasi Bagi Karyawan Putus Kontrak dan PHK, Belajar Menjahit hingga Masak

Apabila melakukan PHK, suatu badan usaha harus tetap mempertahankan 90 persen karyawan dengan gaji yang tidak boleh berkurang.

Kemudian terkait landasan hukum penerbitan recovery bonds, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Virus Corona Mewabah, Negara Lain Harus Tiru China: Jangan Bebankan Biaya Test dan Perawatan

Terdampak Virus Corona, Ini yang Dilakukan Bank Indonesia dari Sisi Ekonomi

Deputi Gubernur Bank Indonesia Siapkan Skenario Pengendalian Jangka Pendek Dampak Covid-19

"Ini ada perubahan peraturan, karena ada keterbatasan BI yang hanya boleh membeli surat utang dari pasar sekunder," katanya melalui keterangan resmi yang diterima Tribun Batam dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Selain itu, demi menjaga kestabilan sekotor ekonomi, pemerintah juga sedang mengkaji opsi lainnya untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan memberikan bantuan sosial melalui BP Jamsostek.

Management Club Med di Bintan Bantah Akan PHK Karyawan karena COVID-19

"Kita akan besarkan dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bansos (bantuan sosial) yang besarnya masing-masing Rp1 juta, plus insentif Rp 1 juta selama empat bulan, jadi Rp 5 juta per orang," ujarnya.

Bagi para pekerja non formal, pemerintah juga telah menyiapkan kartu prakerja yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas maupun kemampuan para pekerja.(*)

Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Irfan Azmi Silalahi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved