Kebijakan Pintu Masuk TKI di Karimun, Anggota DPRD Kepri Minta Bantuan Kapolda dan Danrem 033/WP

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Karimun, Bakti Lubis menolak kebijakan pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Karimun sebagai satu-satunya pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari seluruh Indonesia.

Legislator dari Partai Hanura tersebut meminta agar Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema memberikan pandangan kondisi Kabupaten Karimun ke pemerintah pusat.

Bakti merasa Kabupaten Karimun tidak akan mampu menampung belasan ribu TKI se-Indonesia.

"Karimun ini kecil, bila ledakan penumpukan manusia segitu banyaknya terjadi," kata Bakti Lubis.

Ia mengaku heran dengan pertimbangan pemerintah pusat sehingga menjadikan Kabupaten Karimun pintu kepulangan TKI se-Indonesia itu.

"Tidak tahu juga apa pertimbangannya," kata Lubis.

Bakti meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto segera melayangkan surat keberatan ke pemerintah pusat.

Bakti Lubis menilai, adanya pelabuhan yang lebih layak untuk rencana tersebut. Di antaranya pelabuhan Dumai dan Bengkalis.

Menurutnya kedua pelabuhan di Provinsi Riau itu lebih memadai dari sisi sarana dan prasarana.

"Kami juga minta Pak Bupati juga jangan lama-lama mengirim suratnya ke Plt Gubernur," tambah Bakti.

Bupati Mengaku Belum Mampu

Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta pertimbangan pemerintah pusat terkait menjadikan Kabupaten Karimun sebagai satu-satunya pintu masuk TKI ke Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Rafiq kepada Plt Gubernur Kepri Isdianto dalam sambutannya di kegiatan penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan rapid tes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Kabupaten Karimun, Jumat (27/3/2020) sore.

Rafiq mengakui, Kabupaten Karimun tidak akan mampu menjadi penampung datangnya seluruh TKI.

"Apabila itu dilakukan maka kita tidak akan mampu," ungkap Rafiq.

Orang nomor satu di Kabupaten Karimun tersebut menyampaikan sejumlah alasan yang bisa menjadi bahan pertimbangan.

• 1.372 WNI dari Malaysia dan Singapura Tiba di Batam, Wajib Masuk Asrama Haji

• Sinopsis Film The Last Witch Hunter Dibintangi Vin Diesel, Tayang Pukul 19.00 WIB di Trans TV

Di antaranya adalah kapasitas pelabuhan di Kabupaten Karimun yang terbatas.

Ia menyebutkan kemampuan pelabuhan di Karimun hanya mampu untuk lalu-lalang seribu lebih penumpang per hari.

"Untuk menginapkan hanya mampu menampung sekitar 500 orang. Pelabuhan kami daya tampungnya (ruang tunggu) hanya 200-an orang saja," ujarnya.

Ia mengatakan, dukungan komponen lain, seperti TNI, Polri serta Bea dan Cukai juga belum memadai di Pelabuhan Tanjungbalai Karimun.

"Jika di Karimun disandarkan kapal perang maka pelabuhan tidak sanggup," kata Rafiq.

Namun apabila sebagai pintu masuk bagi TKI asal Kepulauan Riau dan Sumatra saja, menurut Rafiq, pelabuhan di Kabupaten Karimun masih mampu untuk menampungnya.

"Jika satu pintu yang dimaksudkan untuk wilayah Sumatra mungkin masih bisa. Sampai sini langsung dipulangkan. Tapi kalau sudah sampai ke Jawa maka tidak memungkinkan," ucapnya.

Selain itu Rafiq juga meyampaikan, agar Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih baik jika dijadikan sebagai satu-satunya pintu masuk para TKI yang berasal dari seluruh Indonesia.

"Sebagai bagian NKRI kami tunduk. Tapi dengan kondisi yang ada, tentu pemerintah pusat harus memikirkannya. Masih banyak pelabuhan lain yang lebih mumpuni," ucapnya.

Menurut data yang diterima Pemkab Karimun dari Kantor Syahbandar dan Otorita (KSOP), jumlah TKI yang masuk melalui pelabuhan Internasional Tannungbalai Karimun telah mencapai 12.000 orang.

Jumlah ini melonjak sejak TKI berbondong-bondong kembali ke Indonesia, atau sejak negara Malaysia dan Singapura memberlakukan lockdown.

Dari data tersebut sebagian besar menuju Pulau Sumatera, Kuala Tungkal Tembilahan, Guntung, Meranti, Tanjung Samak, Bengkalis dan Dumai.

Saat ini Pemkab Karimun juga telah membatasi jumlah pelayaran kapal dari Malaysia dan Singapura.

Pelayaran Internasional dibatasi hingga pukul 13.30 WIB. Sehingga para TKI yang berasal dari Sumatera dapat langsung berangkat ke daerah asalnya tanpa menginap di Karimun.

"Memberikan batas waktu kapal dari Malaysia. Sesuai dengan jadwal kapal rute (keberangkatan) Selat Panjang dan Dumai. Di pelabuhan kami hanya bisa membantu transit bagi TKI dari wilayah Sumatra," ungkap Rafiq.

Reaksi Isdianto

Dipilihnya Kabupaten Karimun sebagai pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) satu-satunya ke Indonesia tergantung penilaian pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan, sampai saat ini, Kabupaten Karimun baru menjadi pintu masuk TKI asal Kepri dan beberapa wilayah Sumatra.

"Kalau dalam pembahasan rapat kami kemarin, khusus Karimun untuk pintu masuk wilayah Sumatra. Cuma Karimun dijadikan pintu untuk wilayah Jawa itu yang kemarin belum. Saya kira itu ada penilaian lain dari pemerintah pusat," kata Isdianto usai penyerahan bantuan APD, rapid tes dan vitamin di RSUD Muhamad Sani Kabupaten Karimun, Jumat (27/3/2020).

Isdianto meminta agar Bupati Karimun Aunur Rafiq dapat mengirimkan surat terkait keberatannya, termasuk apabila ada penolakan dari masyarakat.

"Nanti kami coba bantu untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Saya menunggu surat dari Bupati untuk meluruskan hal ini," ujar Isdianto.

Isdianto menyampaikan, penetapan Kabupaten Karimun sebagai pintu masuk wilayah Sumatera karena para TKI dapat langsung menyambung kapal ke Sumatra.

"Karena masuk wilayah Sumatra, gampang menuju Dumai dan Bengkalis. Nanti sampai di Dumai itu pasti ada ke Padang ke Medan atau ke daerah lain. Jadi kemarin kita sependapat menjadikan ini untuk masuk wilayah Sumatra," ungkapnya.(TribunBatam.id/Elhadif Putra)