Stok Terbatas, Ini Saran Kadinkes Kepri untuk Penggunaan Rapid Test Covid-19 Agar Hasilnya Akurat

Pemerintah Provinsi Kepri juga menyerahkan bantuan uang senilai Rp 1,5 miliar.

Untuk rapid tes akan digunakan bagi tenaga medis, Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

"Diutamakan bagi PDP dan tenaga kesehatan," kata Isdianto.

• Impact of Malaysia Lockdown, Pig Exports from Riau Islands to Singapore Increase Doubled

• Soimah Bagikan Video Berbahasa Jawa, Imbau Warga di Rumah Saja Demi Cegah Penyebaran Corona

Kader Demokrat di Anambas Tunggu Rapid Test

Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi instruksi kepada setiap kadernya untuk melakukan rapid test Covid-19.

Hal tersebut diamini oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Anambas, Adnan Nala yang sudah mendapat instruksi dari Ketua Umum partai Demokrat.

"Instruksi rapid test sendiri di kader Demokrat sudah kami dapat. Tergantung akses nya, Tapi rapid test ini kan ada alatnya, sedangkan di daerah kita belum ada. Kalau di Anambas ada fasilitas rapid test, saya sangat setuju kali. ," ucap Adnan Nala saat dihubungi vis telepon seluler, Kamis (26/3/2020).

Pihaknya akan mengimbau kepada kader Partai Demokrat di untuk menjalankan instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat itu, bila ada fasilitas tersebut di Anambas.

"Kalau instruksi kepala negara, utamakan dulu rapid test paramedis. Sementara paramedis saja masih menunggu. Asalkan ada fasilitas rapid test jelas itu prioritas sekali. Sebab untuk mengetahui apa sudah terinfeksi atau tidak. Seperti berita yang Bupati Karawang itu, padahal dia seorang dokter loh," tuturnya.

Tunggu Instruksi Pusat

Ketua Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, Sahtiar mengatakan, pelaksanaan rapid test di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait virus Corona belum dilakukan.

"Sepertinya di Anambas belum ada rapid test itu, kalau memang itu nanti itu ada, informasinya pengadaan barang itu langsung diadakan dari pusat. Apakah nanti diberikan ke kita atau sampai di Provinsi. Kalau ada pasien kita yang intinya dipastikan mengarah ke PDP atau ODP itu maka mau tak mau kita bisa mengirimkan orang itu datang ke sini untuk mengambil sampel, atau orang itu yang harus kita bawa ke Provinsi," ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2020).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini belum memikirkan opsi pembatasan akses transportasi yang datang seperti yang dilakukan sejumlah daerah di Indonesia.

Ia mengatakan, peran aktif masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona lebih penting dilakukan.

"Insya Allah hari ini kami akan rapat dengan FKPD, apakah ada pengurangan jadwal pesawat. Sampai saat ini belum sampai sejauh itu. Yang bisa kami lakukan hari ini terhadap masyarakat yang baru datang dari luar, kami meminta mereka untuk mengisolasi diri masing-masing di rumah selama 14 hari. Itu yang kami lakukan. Mereka belum bisa dikategorikan ODP atau PDP," ujarnya.