VIRUS CORONA DI KEPRI

Tanggap Corona, Bupati Bintan Usulkan Rasionalisasi APBD Bintan 2020 hingga Rp 67 M

Bupati Bintan, Apri Sujadi rencananya akan mengusulkan rasionalisasi APBD Bintan tahun 2020 mencapai Rp 67,4 M untuk penanganan Corona & dampaknya

TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Suasana saat Bupati Bintan, Apri Sujadi memimpin rapat di ruang rapat Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bintan, Kamis (2/4/2020). Apri rencananya akan mengusulkan rasionalisasi APBD Bintan 2020 mencapai Rp 67 miliar untuk anggaran penanganan akibat dampak Corona 

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Bupati Bintan, Apri Sujadi rencananya akan mengusulkan rasionalisasi APBD Bintan tahun 2020 mencapai Rp 67,4 miliar.

Rencana rasionalisasi tersebut akan dibawa ke DPRD Bintan guna pembahasan anggaran dalam penanganan akibat wabah Covid-19.

Hal ini merupakan rancangan rasionalisasi perubahan anggaran di tahun 2020. Dimana beberapa anggaran akan dipangkas khususnya pembangunan fisik.

"Nantinya alokasi anggaran digunakan untuk pencegahan, penanganan termasuk recovery. Rp 53 miliar rencananya akan digunakan untuk memberikan insentif bagi masyarakat akibat dampak Covid-19," ujarnya di Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bintan, Kamis (2/4/2020).

Apri menuturkan, akibat Covid-19, dia memikirkan banyak kriteria masyarakat penerima bantuan yang terdampak Covid-19.

Lahan Dekat Pabrik Es di Gunung Kijang Bintan Terbakar Kamis (2/4) Tengah Hari

Batam Terima 400 Rapid Test Bantuan Pemprov Kepri, Prioritaskan ODP dan PDP Virus Corona

"Kita akan buat kriteria penerima, bukan saja masyarakat yang tidak mampu, namun kita juga memikirkan masyarakat yang terkena dampak, seperti masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tidak memiliki penghasilan tetap sebagai penerima bantuan," tambahnya.

Apri juga dengan tegas menyatakan, bahwa nantinya warga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan diberikan bantuan.

Namun sebaliknya, ASN akan diminta mengulurkan bantuan. Rencananya untuk pejabat eselon II diminta membantu Rp 300 ribu per bulan, sedangkan pejabat eselon III diminta membantu Rp 200 ribu.

Untuk pejabat eselon IV diminta membantu Rp 150 ribu per bulan dan pejabat pelaksana diminta membantu Rp 100 ribu per bulan.

"Ini demi membantu masyarakat kita, nanti kita juga akan melibatkan RT/RW guna melakukan pendataan," tutupnya. (tribunbatam.id/Alfandi Simamora)

Penulis: Alfandi Simamora
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved