200.000 Kepala Keluarga Akan Dapat Paket Sembako di Batam, Dana yang Dibutuhkan Rp 54 Milyar

Walikota Batam, Muhammad Rudi harus siap mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dikeluarkan.

"Nanti kita akan bahas dengan DPRD. Contoh misalnya mau buat penyemprotan, tentu harus ada pertanggungjawabannya. Dari DPRD juga menyampaikan tindakan dulu yang perlu. Pertanggungjawabannya mengacu kepada peraturan menteri itu tadi," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Arahan mengenai refocusing ini telah ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 2 April 2020.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, refocusing itu harus sudah dilakukan paling lambat tujuh hari sejak diterbitkannya Instruksi Mendagri.

Hal yang sama diakui oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Dirinya memiliki wewenang melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sehingga Pemko Batam tak perlu menunggu APBD-P dalam pengalokasian anggaran.

"DPRD hanya tembusan saja dan sebagai laporan. Kalau mau lebih jelasnya tanya Malik sajalah," kata Rudi.

Ia melanjutkan, jika dirinya jadi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pihaknya harus membantu sebanyak 415 ribu KK di Kota Batam dalam pembagian sembako.

Di antaranya beras 10 kilo, Mie Instan 1 kotak, dan minyak goreng 3 liter.

"Kalau ingin memberlakukan PSBB itulah yang harus kita penuhi. Apakah mereka (ASN) mau potong gaji? Kita harus pukul rata kasihnya," katanya.

Ia menambahkan, soal refocusing anggaran Pemko sudah siap dan akan dipergunakan untuk pembagian sembako.

Namun ia tidak menyebutkan pos anggaran mana saja yang sudah digeser.

"Pastinya semua sektor udah digeser ke penanganan Covid-19 ini," katanya. (Tribunbatam.id /Roma Uly Sianturi)