VIRUS CORONA DI KEPRI
Rencana PSBB di Kepri, Legislator Minta Kaji Matang, Taba: Siapkan SOP, Libatkan DPRD
Rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kepri mendapat kritikan dari Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar.Dia meminta rencana itu harus dikaji matang
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
lihat foto
"Jangan ikut-ikutan Jakarta. Tentu berbeda kondisi dan jumlah penduduk di sana dengan Kota Batam. Dikaji dulu dengan cermat apa dampaknya," tegas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Batam ini kepada TribunBatam.id melalui sambungan seluler, Jumat (10/4/2020).
Ia mengatakan, perbedaan kondisi geografis antara Kota Jakarta dan Batam pun harus turut dipertimbangkan.
"Lebih baik tetap menjalankan anjuran untuk menggunakan masker, physical distancing, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Efek domino PSBB itu sangat besar bagi warga," ucapnya.
Selain itu, ia berharap pemerintah harus secepatnya mengkaji perlambatan ekonomi akibat wabah virus Corona ini.
Apalagi isu pemenuhan kebutuhan laik makan warga melalui pembagian sembako mulai muncul di benak warga.
"Tetap harus bahu membahu dalam melawan virus ini. Tentu harus transparan dan berkeadilan juga saat membagikan sembako itu. Jangan ada pretensi politik di dalamnya," tambahnya.
Ia memandang, pemerintah seharusnya terlebih dahulu sesegera mungkin mendistribusikan dana bantuan dari para pengusaha kepada setiap tenaga medis di rumah sakit rujukan maupun seluruh puskesmas yang ada di Batam.
Desakannya bukan tanpa alasan. Menurutnya, masih banyak ditemukan tenaga medis di beberapa puskesmas masih mengenakan jas hujan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangkal wabah Corona di Batam.
Penelusuran TRIBUNBATAM.id, beberapa puskesmas di Batam seperti di Sambau, Kampung Jabi, dan Belakangpadang mulai khawatir akibat minimnya ketersediaan APD.
Bahkan ketiga puskesmas ini mengakali keterbatasan APD dengan menggunakan jas hujan saat berhadapan dengan pasien memiliki gejala awal Covid-19.
Walikota Akui Butuh Kajian Matang
Walikota Batam, Muhammad Rudi akan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun PSBB belum diterapkan dalam waktu dekat, karena masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
"Persiapan kami untuk PSSB apa persyaratan yang mau kami siapkan dulu kami persiapkan. Kami tak ada ngomong 3 bulan," ujar Wali kota Batam, Muhammad Rudi usai melakukan rapat dengan distributor sembako di Batam, Kamis (9/4/2020).
Rudi tidak menyebutkan apa saja persyaratan tersebut, namun salah satunya adalah ekonomi termasuk kebutuhan sembako untuk masyarakat Kota Batam.
Apabila persyaratan tersebut selesai, Rudi segera mengajukan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto.
