Anggota DPRD Batam Ajak Masyarakat Awasi Anggaran Penanggulangan Covid-19, Jangan Sampai ada Marcona

Kebijakan pemerintah tidak dipermasalahkan mengajukan atau menyurati Mendagri terkait anggaran Covid-19. Namun, ada baiknya sebelum anggaran tersebut dikirim ke pemerintah pusat dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD Batam. Agar sasaran jelas dan pengawasan tepat.

• Benarkah Susu Bisa Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dan Atasi Peradangan? Simak Penjelasannya

• VIDEO - Hoaks, Foto Ariel NOAH Kenakan Jas Lab Disebut Jadi Relawan Medis, Ini Klarifikasinya

Selain itu, Wali kota Batam HM Rudi juga mendapat sorotan dari penggiat sosial dan aktivis anti korupsi Batam Mulkansyah.

Ia mendesak, agar Rudi segera mewujudkan sembako gratis yang telah dijanjikan. Sebab kata dia, Rudi telah membuat kebijakan sebelumnya. Memerintahkan Ketua RT se-Batam untuk mengumpulkan foto kopi kartu keluarga (KK).

"Wali kota Batam harus gerak cepat dalam menyikapi keadaan ini. Karena wabah Covid-19 sudah ada yang urus dari pusat sampai daerah. Dengan dibangunnya RS khusus Corona di Batam. Jadi walikota fokus pada penangan dampak yang lebih parah yaitu krisis pangan bagi rakyat miskin. Tentang pendataan RT RW sudah baik tinggal disalurkan," ujarnya.

Selanjutnya, Mulkansyah mengingatkan HM Rudi untuk tidak PHP (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat Batam. Ia berharap, sembako yang dijanjikan tidak seperti nasib uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang dijanjikan gratis.

"Buktinya nihil besar. Sekarang jangan bilang lagi kas kosong itu mustahil. Ada dana sumbangan atau donasi dari pengusaha dan sumber lain. Harus segera disalurkan. Walikota harus berdiri di atas kemanusian," pinta Mulkansyah.(TribunBatam.id/Ichwannurfadillah/Leo Halawa)