Masuk Program BBK Murah Kadin Kepri, Ketua Kadin Bintan Sebut Status Lahan dan Dukungan Pemerintah

Pasalnya, program itu sebagai peluang, karena dengan adanya investasi dari luar itu, akan membawa dampak ekonomi juga bagi Bintan.

"Jadi pemerintah daerah pasti akan melihat itu menjadi peluang, tapi walaupun demikian kadin bintan juga akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal program itu begitu juga dengan BP Bintan," ucapnya.

Sikap Kadin Karimun

Program Batam, Karimun dan Bintan (BBK) Murah direspon baik oleh Kamar Dagang dan Insdustri (Kadin) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Program penggratisan sewa lahan selama lima tahun tersebut digagas oleh Kadin Provinsi Kepri. Tujuannya untuk menarik investor yang relokasi dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Covid-19.

"Kita respon. Ini gebrakan yang digagas oleh Kadin Provinsi. Investor yang dapat menyerap tenaga kerja banyak saya pikir untuk lahan saja tidak masalah. Seperti Sembawang dan Saipem bisa meyerap belasan ribu pekerja," kata Ketua Kadin Kabupaten Karimun, Sabari Basirun, Senin (11/5/2020).

Namun diakui Sabari, perihal lahan di Kota Batam dan Karimun cukup berbeda.

Dimana lahan di Batam dikuasai oleh BP Batam, yang memang lembaga bentukan pemerintah pusat untuk investasi.

Kondisi tersebut membuat Program BBK Murah sejalan dengan kondisi Kota Batam.

Sementara untuk di Karimun, lahan dimiliki oleh perorangan atau masyarakat. Sehingga proses dalam melaksanakan program ini akan berbeda.

"Bukan tak mungkin, tapi mungkin dilakukan. Jika memang ada investor yang mau masuk seperti PT Saipem dulu. Harus didudukan dulu dengan Pemda bersama BP Kawasan. Jadi dimana nanti lahan yang diinginkan investor maka duduk bersama lah," ujar Sabari.

Sabari menyebutkan program yang dibuat oleh Kadin Provinsi Kepri bertujuan menggugah sejumlah Pemerintah Daerah agar investasi bisa masuk.

"Artinya bagaimana mendatangkan investor. Ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Vietnam. Begitu investor mau masuk mereka menyediakan apa kebutuhan investor tersebut," sebutnya.

Bahkan menurut Sabari, apabila pemerintah tidak berupaya menarik masuknya investasi maka Indonesia akan ketinggalan atau gagal.

"Jika tidak dilakulan maka Indonesia atau daerah jadi ketinggalan. Dimana presiden telah menyarankan menarik investor yang lari dari Cina. Apabila ini tidak bisa dilakukan maka kita gagal," ungkapnya.