BINTAN TERKINI

Masuk Program BBK Murah Kadin Kepri, Ketua Kadin Bintan Sebut Status Lahan dan Dukungan Pemerintah

Kadin Bintan sedang mempersiapkan lahan untuk mendukung program BBK Murah di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

TribunBatam.id/Istimewa
Ketua Kadin Bintan, Edi Surbakti (tengah) berfoto bersama sejumlah pengusaha resort di Lagoi dan Trikora sesudah menggelar pertemuan beberapa waktu lalu. Pihaknya menekankan pentingnya lahan untuk merealisasikan program BBK Murah Kadin Kepri itu. 

Abang kandung dari Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun itu juga optimis program tersebut berjalan dengan baik apabila adanya respon yang baik dari Pemerintah, termasuk di Karimun.

"Saya optimis. Karena daerah akan maju jika investasi masuk, dan pemerintahnya respon. Apa yang menjadi kekurangan daerah itu yan dibahas," ujar Sabari.

Akhirnya, Bocah Terseret Arus di Tanjung Riau Batam Ditemukan, Kondisi Meninggal Dunia

Petugas Catat Meter ATB Tetap Bertugas, Jaga Keakurasian di Tengah Pandemi Covid-19

Respon dari Pemerintah Daerah sendiri untuk investasi di Karimun sebenarnya sudah ada sejak dulu.

Namun hingga saat ini pengajuan-pengajuan tersebut masih di proses oleh Pemerintah Pusat.

Seperti usulan kepada pemerintah pusat mengenai kawasan FTZ menyeluruh. Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus dengan luas sekitar 7.458 hektar.

Sejumlah investor yang jadi sasaran dalam program BBK Murah ini adalah perusahaan dari Amerika, Jerman dan Prancis yang relokasi dari RRT.

Sebagai penarik investor-investor itu, Sabari juga berharap sejumlah terobosan lain juga dapat dilakukan.

"Malah kita maunya tidak murah pada lahan saja. Tapi murah segala-galanya. Seperti izin yang mudah. Bahan baku juga murah. Kita kan dekat dengan Malaysia, Singapura dan Sumatera," ujarnya.

Ia mengatakan ada investor dari Amerika terkendala biaya pada operasional, seperti untuk pengiriman. Terkadang pengiriman tidak langsung ke negara tujuan, namun terlebih dahulu harus melewati Singapura.

"Jadi ini Pemda dan Pusat harus mencari regulasi agar barang tidak lagi lewat Singapura tapi bisa langsung ke tempat tujuan. Sekurang-sekurangnya kita mempersiapkan kapal atau pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar," paparnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora/Elhadif Putra)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved