Masuk Program BBK Murah Kadin Kepri, Ketua Kadin Bintan Sebut Status Lahan dan Dukungan Pemerintah

TRIBUNBINTAN.com,BINTAN - Dalam upaya menarik investor dari luar, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau memberikan kemudahan berinvestasi dengan meluncurkan program BBK (Batam, Bintan dan Karimun) Murah.

Pada program BBK tersebut, investor yang ingin berinvestasi dan melakukan usaha di wilayah Kepri khususnya di Batam, Bintan dan Karimun akan diberikan gratis sewa lahan sampai dengan 5 Tahun.

Penyediaan lahan gratis tersebut juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya pasca pandemi Covid-19.

Ketua Kadin Bintan, Edi Surbakti mengakui, program BBK tersebut juga akan di terapkan di Kabupaten Bintan dalam rangka untuk menarik investor.

Langkah itupun dilakukan dengan menyediakan lahan seluas 30 hektare dan diberikan gratis sewa lahan sampai dengan 5 Tahun.

"Iya benar, Kadin Kepri akan menerapkan program itu dan Bintan salah satunya,"katanya, Senin (11/5/2020).

Edi juga menyebutkan, untuk di Batam sudah di buatkan lahannya. Begitu juga di Bintan akan disiapkan kalau memang trennya mengarah kesana.

"Jadi Batam, Bintan dan Karimun," tuturnya.

Edi juga memberitahu, lahan yang di sediakan di Batam masih milik anggota Kadin. Jadi lahan 30 haktare akan diberikan tanpa ada biaya selama 5 tahun, artinya biaya itu ditanggung sama personalnya sendiri.

Begitu juga di Bintan nantinya kemungkinan lahan yang di peruntukkan juga milik dari anggota Kadin Bintan.

• Kapal Pinisi, Kapal Kebanggaan Suku Bugis, Pertama Dibuat Pada Bbad ke-14

• Warga Bintan Timur Keluhkan Distribusi BLT Pemkab Bintan Tak Merata, Khawatir Kesenjangan Sosial

Pihaknya akan memanggil investor untu datang ke kawasan tersebut.

"Untuk Karimun juga akan seperti itu. Jadi nanti lahan yang dimiliki anggota dari Kadin, nantinya akan dibuatkan kawasan industri dengan regulasi yang akan dipadukan dengan regulasi daerah," terangnya.

Edi menyebutkan, saat ini ketersediaan lahan untuk mendukung program tersebut belum ada.

"Kami lagi siapkan, dan pasti segera ada jika sudah di terapkan di Bintan. Kami optimis dan saat ini kami sudah bergerak," katanya.

Edi juga menambahkan, dengan sudah di launcingnya program BBK tersebut, Pemerintah daerah juga akan segera merespon.

Pasalnya, program itu sebagai peluang, karena dengan adanya investasi dari luar itu, akan membawa dampak ekonomi juga bagi Bintan.

"Jadi pemerintah daerah pasti akan melihat itu menjadi peluang, tapi walaupun demikian kadin bintan juga akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah perihal program itu begitu juga dengan BP Bintan," ucapnya.

Sikap Kadin Karimun

Program Batam, Karimun dan Bintan (BBK) Murah direspon baik oleh Kamar Dagang dan Insdustri (Kadin) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Program penggratisan sewa lahan selama lima tahun tersebut digagas oleh Kadin Provinsi Kepri. Tujuannya untuk menarik investor yang relokasi dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Covid-19.

"Kita respon. Ini gebrakan yang digagas oleh Kadin Provinsi. Investor yang dapat menyerap tenaga kerja banyak saya pikir untuk lahan saja tidak masalah. Seperti Sembawang dan Saipem bisa meyerap belasan ribu pekerja," kata Ketua Kadin Kabupaten Karimun, Sabari Basirun, Senin (11/5/2020).

Namun diakui Sabari, perihal lahan di Kota Batam dan Karimun cukup berbeda.

Dimana lahan di Batam dikuasai oleh BP Batam, yang memang lembaga bentukan pemerintah pusat untuk investasi.

Kondisi tersebut membuat Program BBK Murah sejalan dengan kondisi Kota Batam.

Sementara untuk di Karimun, lahan dimiliki oleh perorangan atau masyarakat. Sehingga proses dalam melaksanakan program ini akan berbeda.

"Bukan tak mungkin, tapi mungkin dilakukan. Jika memang ada investor yang mau masuk seperti PT Saipem dulu. Harus didudukan dulu dengan Pemda bersama BP Kawasan. Jadi dimana nanti lahan yang diinginkan investor maka duduk bersama lah," ujar Sabari.

Sabari menyebutkan program yang dibuat oleh Kadin Provinsi Kepri bertujuan menggugah sejumlah Pemerintah Daerah agar investasi bisa masuk.

"Artinya bagaimana mendatangkan investor. Ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Vietnam. Begitu investor mau masuk mereka menyediakan apa kebutuhan investor tersebut," sebutnya.

Bahkan menurut Sabari, apabila pemerintah tidak berupaya menarik masuknya investasi maka Indonesia akan ketinggalan atau gagal.

"Jika tidak dilakulan maka Indonesia atau daerah jadi ketinggalan. Dimana presiden telah menyarankan menarik investor yang lari dari Cina. Apabila ini tidak bisa dilakukan maka kita gagal," ungkapnya.

Abang kandung dari Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun itu juga optimis program tersebut berjalan dengan baik apabila adanya respon yang baik dari Pemerintah, termasuk di Karimun.

"Saya optimis. Karena daerah akan maju jika investasi masuk, dan pemerintahnya respon. Apa yang menjadi kekurangan daerah itu yan dibahas," ujar Sabari.

• Akhirnya, Bocah Terseret Arus di Tanjung Riau Batam Ditemukan, Kondisi Meninggal Dunia

• Petugas Catat Meter ATB Tetap Bertugas, Jaga Keakurasian di Tengah Pandemi Covid-19

Respon dari Pemerintah Daerah sendiri untuk investasi di Karimun sebenarnya sudah ada sejak dulu.

Namun hingga saat ini pengajuan-pengajuan tersebut masih di proses oleh Pemerintah Pusat.

Seperti usulan kepada pemerintah pusat mengenai kawasan FTZ menyeluruh. Selain itu Pemerintah Daerah juga melakukan pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus dengan luas sekitar 7.458 hektar.

Sejumlah investor yang jadi sasaran dalam program BBK Murah ini adalah perusahaan dari Amerika, Jerman dan Prancis yang relokasi dari RRT.

Sebagai penarik investor-investor itu, Sabari juga berharap sejumlah terobosan lain juga dapat dilakukan.

"Malah kita maunya tidak murah pada lahan saja. Tapi murah segala-galanya. Seperti izin yang mudah. Bahan baku juga murah. Kita kan dekat dengan Malaysia, Singapura dan Sumatera," ujarnya.

Ia mengatakan ada investor dari Amerika terkendala biaya pada operasional, seperti untuk pengiriman. Terkadang pengiriman tidak langsung ke negara tujuan, namun terlebih dahulu harus melewati Singapura.

"Jadi ini Pemda dan Pusat harus mencari regulasi agar barang tidak lagi lewat Singapura tapi bisa langsung ke tempat tujuan. Sekurang-sekurangnya kita mempersiapkan kapal atau pelabuhan yang dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar," paparnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora/Elhadif Putra)