Deretan Sanksi Bagi PNS yang Nekat Mudik, Penundaan Kenaikan Gaji sampai Dicopot dari Jabatan

Ini daftar sanksi yang akan diterima PNS apabila ada yang nekat mudik di saat pandemi Covid-19.

TribunBatam.id/Istimewa
ILUSTRASI PNS: Pengambilan sumpah janji PNS di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri, Selasa (19/5/2020). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan mudik dalam rangka Idul Fitri 1441 Hijiriah.

Aturan tersebut tak hanya berlaku pada masyarakat, namun juga termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ini daftar sanksi yang akan diterima PNS apabila ada yang nekat mudik di saat pandemi Covid-19.

Aturan PNS dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik dirilis untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara ( ASN) untuk mudik dan cuti selama masih ada pandemi virus corona ( Covid-19) di Indonesia.

Dikutip dari keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Minggu (24/5/2020), Kepala BKN menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

Hadir di Sidang Kasus Pembunuhan PNS Anambas, Keterangan 4 Saksi Cocok dengan Hasil Rekonstruksi

Kelabui Petugas, Ibu dan Anak Sewa Ambulans demi Mudik, Ini Fakta dan Kronologinya

SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Aturan ini juga menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Tujuan diterbitkannya SE Kepala BKN tersebut yakni sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

5 Arti Mimpi Naik Kuda, Naik Kuda Hitam ada Pertanda Buruk, Bersyukurlah jika Mimpi Naik Kuda Putih

Tolak UU Keamanan Buatan China, Ribuan Warga Hong Kong Demo Teriakkan Revolusi

Melalui SE tersebut, seluruh PPK instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN khususnya terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah atau kegiatan mudik.

SE tersebut juga meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Halaman
123
Editor: Anne Maria
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved