BATAM TERKINI

Pemerintah Berencana Melebur Kelas BPJS Kesehatan, Ini Tanggapan Ketua KPBI Kota Batam

Menurut Masmur Siahaan, sah-sah saja sebenarnya kelas BPJS Kesehatan dileburkan. Hanya saja, harus disertai dengan peleburan kelas rumah sakit.

ist
Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Kota Batam, Masmur Siahaan. Pihaknya khawatir rencana pemerintah meleburkan kelas BPJS Kesehatan akan menimbulkan persoalan baru. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rencana peleburan kelas BPJS Kesehatan jadi perhatian Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Kota Batam, Masmur Siahaan.

Ia khawatir, jika rencana itu benar-benar diterapkan pemerintah, akan memantik persoalan baru.

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad mengeluarkan Permenkes 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit karena perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

"Jangan sampai ada masalah baru lagi. Ruangan untuk kelas standar bukan tidak mungkin akan selalu penuh, dan pesertanya tidak terlayani dengan baik jika rumah sakit masih tetap membuat adanya kelas," ujarnya Senin (25/5/2020) siang.

Menurut Masmur Siahaan, sah-sah saja sebenarnya kelas BPJS Kesehatan dileburkan. Hanya saja, harus juga disertai dengan peleburan kelas rumah sakit.

Sebab, saat ini rumah sakit memiliki kelas menurut peruntukan. Di Indonesia, tipe rumah sakit biasa dibagi menjadi empat yaitu rumah sakit tipe A, B, C, dan D.

Setiap tipe rumah sakit tersebut bisa bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang memerlukan.

Oleh karena itu, Masmur meminta agar peleburan jika memang diperlukan, maka sebaiknya pemerintah mematangkan segala aspek.

"Jangan sampai ada masalah baru lagi. Rencana peleburan kelas di BPJS Kesehatan harus disertai dengan dihilangkan adanya kelas di Rumah Sakit. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka  peserta akan diarahkan menambah biaya untuk mendapatkan ruang perawatan. Yang ada di kelas satu atau dua. Baiknya rumah sakit lebih dulu menghilangkan kelas," kata Masmur.

Jadi Bulan-Bulanan Warga, Pekerja TKSK Curhat Soal Rancunya Data Kemensos untuk BST ke DPD RI

Pertahanan Laut Malaysia Sangat Beda Sama Indonesia, Mana Lebih Kuat?

Tanggapan BPJS Kesehatan

Wacana mengenai kelas tunggal BPJS Kesehatan ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Nantinya dengan adanya kelas tunggal tersebut artinya tidak ada lagi kelas 1, 2 dan 3, tapi ketiganya dilebur.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Hal itu tertuang dalam pasal 23 ayat (4). Salah satu prinsipnya yakni untuk ekuitas, artinya memastikan semua rakyat mendapatkan hak yang sama tanpa dibedakan kelas ekonomi masyarakat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pengaturan soal kelas standar dan mendefinisikan kebutuhan standar merupakan bagian dari upaya pembiayaan kesehatan program JKN-KIS dapat terkendali.

"Dan hal itu positif untuk memastikan program ini ke depan," kata Iqbal melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Jumat (22/5/2020).

Iqbal menambahkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, terdapat klausal pasal 54A yang mengatur mengenai kelas standar ini.

Adapun pasal tersebut berbunyi: "Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, Menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020".

Pasal tersebut dengan keterangan sesuai arahan Presiden, drat Perpres perlu meninjau Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan dan kelas standar rawat inap.

Saat disinggung terkait detail peleburan kelas tersebut, Iqbal meminta untuk langsung menanyakan perihal tersebut kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sementara itu, kelas tunggal juga dijelaskan dalam Peta Jalan JKN 2012-2019, di mana salah satu poinnya bahwa tahun 2019 ke atas paket manfaat jaminan kesehatan diupayakan sama untuk semua peserta, baik manfaat medis maupun non medis (kelas perawatan).

Namun menuju kelas standar membutuhkan waktu untuk menyiapkan konsep dan spesifikasi kelas standar, kesiapan rumah sakit, pendanaan, hingga harmonisasi regulasi.

Penipuan Jual Beli Motor Custom Secara Online Lagi Marak, Begini Cara Menghindarinya

Pertahanan Laut Malaysia Sangat Beda Sama Indonesia, Mana Lebih Kuat?

Sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap. Menurut Muttaqien, prosesnya akan berlangsung hingga Desember tahun ini.

Sementara dalam pasal 54B Perpres 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa proses paling lambat sampai 2022.

"Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022 dan pelaksanaanya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola Jaminan Kesehatan," bunyi pasal tersebut.

Muttaqien menambahkan, peleburan kelas berlaku untuk semua peserta BPJS, tidak hanya peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dengan adanya peleburan tersebut, diharapkan tidak ada pembedaan paket manfaat, baik medis maupun non-medis untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI. Dia mengatakan ada berbagai simulasi dan opsi yang sedang dibangun sekarang.

"Penetapan kriteria kelas standar JKN yang dibuat akan memastikan kelas ini tetap menjaga aspek mutu dan kemampuan peserta dalam membayar iuran," imbuhnya.(TribunBatam.id/Leo Halawa) (Kompas.com/Mela Arnani)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ramai soal Peleburan Kelas, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan", https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/092600765/ramai-soal-peleburan-kelas-ini-tanggapan-bpjs-kesehatan?page=all#page3.

Penulis : Mela Arnani
Editor : Sari Hardiyanto

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ramai soal Peleburan Kelas, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan", https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/092600765/ramai-soal-peleburan-kelas-ini-tanggapan-bpjs-kesehatan?page=all#page3.
Penulis : Mela Arnani
Editor : Sari Hardiyanto
Penulis: Leo Halawa
Editor: Septyan Mulia Rohman
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved