Politik Malaysia Bergejolak, Mahathir Mohamad - PM Tan Sri Muhyiddin Yassin Saling Serang

TRIBUNBATAM.id, MALAYSIA - Kondisi politik di Malaysia bergejolak antara kubu Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dengan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Ketegangan antara Mahathir Mohamad dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin semakin muncul ke permukaan.

Bahkan Mahathir Mohamad secara terang-terangan mengatakan ingin memecat Tan Sri Muhyiddin Yassin dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia.

"Ketika kita ingin memecatnya, kita akan memiliki kursi yang tepat di Dewan Tertinggi," kata Mahathir pada konferensi pers di markas besar partai kemarin (29/5/2020).

Tan Sri Muhyiddin Yassin tak tinggal diam.

Terbaru dua petinggi Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang mendukung pendiri partai Mahathir Mohamad dicopot dari jabatan mereka.

• Eks PM Malaysia Mahathir Ingatkan Negara di Asia Tenggara Termasuk Indonesia Waspadai Ini

Melansir Channelnewsasia.com, dalam surat tertanggal 2 Juni yang ditandatangani Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Marzuki Yahya dan Akramsyah Muammar Ubaidah Sanusi dibebaskan dari tugas mereka masing-masing sebagai ketua Bersatu Penang dan anggota dewan tertinggi partai.

Ini terjadi setelah Mahathir dan empat anggota lainnya dipecat dari keanggotaan Bersatu pekan lalu, menyusul keputusan mereka untuk tidak duduk bersama koalisi pemerintah Perikatan Nasional (PN) di parlemen pada 18 Mei lalu.

Tapi, Mahathir menentang legitimasi pemecatannya dan bersikeras dia masih ketua Bersatu.

Demikian pula dengan Marzuki yang menyatakan ia masih sekretaris jenderal Bersatu, meskipun ia dicopot oleh Muhyiddin pada Maret lalu dan digantikan Hamzah Zainuddin.

Ketegangan berlanjut tatkala pemerintahan Muhyiddin Yassin lakukan penyelidikan kasus korupsi dengan memeriksa beberapa sosok di Partai Pribumi Bersatu Malaysia.

Mahathir Mohamad mengecam pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan menyebut mereka telah menyalahgunakan kekuatan.

• Najib Razak Tersandung Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Terancam Dipenjara Lebih dari 20 Tahun

Hal ini terkait dimulainya penyelidikan sewenang-wenang terhadap para pendukungnya untuk mendapatkan keunggulan dalam perebutan kekuasaan yang meningkat antara kedua pemimpin politik.

Dilansir dari South China Morning Post, Mahathir mengatakan dugaan pelanggaran itu menghidupkan kembali ingatan akan masa pemerintahan Najib Razak sebelumnya.

Dalam konferensi persnya, mantan pemimpin berusia 94 tahun itu mengatakan pemerintahan Muhyiddin telah menekan para pendukungnya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dengan secara sewenang-wenang memanggil mereka untuk penyelidikan kasus korupsi.

Partai ini dibagi menjadi dua faksi yang mendukung Mahathir dan Muhyiddin.

Mahathir mengutip penahanan salah satu pendukungnya oleh agen anti-korupsi selama empat hari dan kasus lain di mana seorang wanita ditanyai di ruangan gelap oleh empat pria.

“Kami melihat beberapa departemen pemerintah digunakan untuk menekan kami, pihak oposisi. Kami adalah oposisi sekarang, dan kami menemukan bahwa beberapa departemen pemerintah melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan wewenang mereka,” kata Mahathir.

“Ini adalah hal yang sama yang dilakukan Najib sebelumnya. Mereka menyalahgunakan hukum dan mereka menggunakan hukum untuk memberikan tekanan pada orang-orang,” lanjutnya.

"Pemerintah ini baru berkuasa sekitar dua hingga tiga bulan, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bersedia menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka," tegas dia.

Mahathir, yang telah menjabat dua periode sebagai perdana menteri mengatakan dia tidak memperdebatkan hak-hak lembaga penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap para pendukungnya.

Tetapi ia menyebut penegak hukum telah melakukan hal-hal yang tak perlu dan sekaligus berlebihan.

Dia mengatakan dia senang polisi belum digunakan oleh pemerintah Muhyiddin, tetapi ia mengaku terkejut bahwa organisasi anti-korupsi melakukan kasi tersebut.

Sebelumnya Ulya Husamudin, pemimpin sayap muda dari faksi PPBM Mahathir memposting serangkaian tweet yang mengklaim bahwa empat anggota dijemput oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan diinterogasi setelah mereka pergi ke kantor agensi. 

"Di MACC, petugas berkumpul di sekitar mobil mereka dan mengambil telepon mereka. Ini semua dilakukan tanpa surat perintah atau pemberitahuan. Lalu mengapa [MACC] membantah menahan mereka ketika pengacara kami menelepon?” tanyanya.

Perpecahan

Berdiri 2016 lalu, Bersatu pada Mei 2018 bergabung dengan Parti Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratik, dan Parti Amanah Negara bentukan Anwar Ibrahim membentuk koalisi Pakatan Haraoan (PH) untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum dan menggusur Barisan Nasional (BN) dari Pemerintahan Malaysia.

Namun, Muhyiddin menarik Bersatu keluar dari koalisi PH pada Februari lau, mendorong Mahathir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan memicu keruntuhan PH dari Pemerintahan Malaysia.

Dengan dukungan anggota parlemen BN, Muhyiddin diangkat sebagai Perdana Menteri Malasia ke-8.

Dia sekarang memimpin pemerintahan dengan dukungan koalisi PN, yang terdiri dari Bersatu, BN, Partai Islam Se-Malaysia, Gabungan Partai Sarawak dan Partai Bersatu Sabah, serta Partai Solidariti Tanah Airku.

Konflik internal di Bersatu muncul, dengan ketidaksepakatan antara faksi di bawah pimpinan Mahathir dan Muhyiddin secara terbuka menjelang jajak pendapat perdana partai tersebut.

Baik Marzuki dan Akramsyah dalam banyak kesempatan menyuarakan dukungan mereka untuk Mahathir.

Dalam surat tertanggal 2 Juni, Muhyiddin mengucapkan terima kasih kepada Marzuki dan Akramsyah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan layanan Anda selama masa jabatan Anda," katanya.

Sultan Johor beri ultimatum

Sultan Johor memperingatkan, ia akan membubarkan Majelis Legislatif Negara Bagian Johor jika gejolak politik berlanjut, setelah Perikatan Nasional (PN) menggulingkan Pakatan Harapan (PH) dan mengambil alih pemerintahan Malaysia.

Dalam sebuah posting di Facebook, Rabu (3/6), Sultan Ibrahim Iskandar menyatakan kekecewaannya dengan politisasi berkepanjangan di Johor, dengan "politisi yang haus kekuasaan" mengambil posisi untuk kepentingan diri mereka sendiri.

“Mereka jelas tidak menghargai kesulitan yang dihadapi rakyat sekarang, dan tampaknya bertekad memperburuk penderitaan rakyat," katanya seperti dikutip Channelnewsasia.com. 

“Saya tidak tahan melihat rakyat saya menderita. Saya tidak akan membiarkan negara saya berantakan,” tegasnya.

Sultan Johor mengatakan, dia telah mengambil sumpah untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan rakyatnya setiap saat.

“Jika politisasi berlanjut, saya akan segera membubarkan majelis legislatif Negara Bagian Johor," ujarnya.

“Saya akan memberi orang kesempatan (untuk) memilih pemimpin politik baru untuk mewakili kepentingan mereka, dan saya berharap, kali ini, rakyat akan memilih pemimpin yang benar-benar ingin melayani rakyat dan negara, bukan hanya untuk partai politik masing-masing atau diri mereka sendiri,” kata Sultan Johor.

Jatuhnya pemerintahan PH di Johor pada akhir Februari lalu dipicu oleh runtuhnya pemerintahan PH di Malaysia.

Setelah bertemu dengan anggota Majelis Legislatif Negara Bagian Johor pada Februari lalu, Sultan Ibrahim mengumumkan koalisi baru yang terdiri dari anggota parlemen dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan Barisan Nasional (BN), yang memiliki mayoritas kursi untuk membentuk pemerintahan baru di Johor.

Selanjutnya, Ketua BN Johor Hasni Mohammad, yang berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu, menggantikan Sahruddin Jamal dari Bersatu untuk menjadi menteri utama yang baru. Dari 56 kursi di Majelis Legislatif Johor, PN memegang 29 kursi sementara PH memiliki 27 kursi.

Dalam sidang pertama Majelis Legislatif Johor setelah pergantian pemerintahan negara bagian pada 14 Mei lalu, Sultan Ibrahim telah memperingatkan para politisi untuk tidak menyebarkan "virus perpecahan" dengan berpolitik.

Mengutip Bernama, Sultan Johor mencatat, perebutan kekuasaan mengancam stabilitas politik dan perkembangan ekonomi negara.

Dengan spekulasi yang tersebar luas bahwa PH sedang mencoba merebut kekuasaan kembali dari PN di tingkat federal, Wakil Presiden Parti Amanah Negara Salahuddin Ayub bilang, gelombang perubahan bisa bergulir di Johor.

“Saya optimistis. Mengapa kita tidak mulai dengan Johor sebagai negara bagian di mana akan ada gempa berskala 7,3 Richter untuk mengguncang politik Malaysia," katanya seperti dilansir Channelnewsasia.com.

"Apa pun bisa terjadi di Johor dan kami sedang bekerja ke arah itu, tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di Johor. Dari Selat Tebrau, kami akan membawa perubahan besar ke Putrajaya," ujar Salahuddin.

Putrajaya adalah pusat Pemerintahan Malaysia yang saat ini di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang sedang berseteru dengan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.(*)

Sumber: https://internasional.kontan.co.id/news/politik-malaysia-panas-lagi-usai-kubu-mahathir-ditangkap-komisi-anti-korupsi-1?page=all