Ditanya Masalah Relasi Anwar Ibrahim, Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad: Tanya Sendiri ke Dia

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Mahathir Mohamad mendapat beragam pertanyaan terkait dirinya yang dikabarkan bermasalah dengan Anwar Ibrahim.

Mantan Perdana Menteri Malaysia itu pun langsung angkat bicara soal isu ini.

Mahathir Mohamad menegaskan bahwa dia tidak punya masalah dengan Anwar Ibrahim.

Pernyataan itu dia sampaikan menyusul pengunduran dirinya sebagai PM, menyebabkan kejatuhkan koalisi Pakatan Harapan pada Februari lalu.

Di hadapan awak media, Mahathir sempat ditanyakan bagaimana relasinya dengan Anwar Ibrahim, yang kini berstatus Pemimpin Oposisi.

Dilansir Malay Mail Jumat (5/6/2020), mendapat pertanyaan itu, mantan PM Malay berjuluk Dr M tersebut meminta awak media menanyakannya langsung ke Anwar.

• Politik Malaysia Bergejolak, Mahathir Mohamad - PM Tan Sri Muhyiddin Yassin Saling Serang

"Sejauh yang saya tahu, saya tidak punya masalah dengan Anwar. Mungkin dia yang punya. Tanya sendiri ke dia," ujar Dr M dalam konferensi pers.

Pertanyaan itu muncul setelah Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) tersebut absen dalam jumpa pers bersama dengan politisi 94 tahun.

Anwar juga tidak hadir dalam pertemuan dengan Mahathir Mohamad, maupun para petinggi Pakatan Harapan lainnya seperti Partai Aksi Demokratik (DAP).

Dr M yang pernah menjabat pada 1981 sampai 2003 itu menyatakan, dia siap menjadi kandidat PM Malaysia dari jalur oposisi.

Meksi begitu, politisi yang dijuluki sebagai bapak pembangunan Negeri "Jiran" tersebut sama sekali tidak ingin bermaksud menawarkan diri.

Anggota parlemen dari Langkawi itu menekankan, jika dia terpilih, dia akan fokus untuk menjalankan tugasnya kepada publik Malaysia.

Bahkan, Mahathir Mohamad menyatakan dia tidak peduli dengan gajinya sebagai PM, seraya menyindir bahwa para menteri "dibayar kemahalan".

Dia mengklaim setiap bulan dibayar 20.000 ringgit, atau Rp 65,9 juta. Tapi, dia sama sekali tidak menghabiskan gajinya tersebut.

"Semuanya diberikan kepada saya oleh negara; mobil, rumah, tagihan yang sudah dibayarkan, hingga akomodasi pesawat," tegasnya.

"Jika saya bisa kembali menjabat, atau demikian menurut pendapat orang, saya akan bertugas tapi tak lama karena usia saya 94 tahun. Berapa bulan lagi tersisa?" tanyanya.

Dia berjanji akan kembali melakukan "pembersihan" pemerintahan jika Pakatan bisa mengambil kendali dari Perikatan Nasional, yang dipimpin PM Muhyiddin Yassin.

Mahathir menuturkan, dia melihat pemerintahan Muhyiddin tak ubahnya dengan pendahulunya dari aliansi Barisan Nasional, Najib Razak.

Dia menuding pemerintahan saat ini memilih politisi untuk mengelola perusahaan negara yang berujung pada korupsi, persis seperti Najib.

Politik Malaysia Memanas, Kubu Mahathir Ditangkap Komisi Anti Korupsi, Tuding Muhyiddin Yassin

Politik di Malaysia yang kian memanas telah menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini.

Terbaru, Mahathir Mohamad kembali menuding kubu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.

Kali ini ia menyebut jika Muhyiddin Yassin telah menyalahgunakan kekuatannya.

Hal ini terkait dimulainya penyelidikan sewenang-wenang terhadap para pendukungnya untuk mendapatkan keunggulan dalam perebutan kekuasaan yang meningkat antara kedua pemimpin politik.

Dilansir dari South China Morning Post, Mahathir mengatakan dugaan pelanggaran itu menghidupkan kembali ingatan akan masa pemerintahan Najib Razak sebelumnya.

Dalam konferensi persnya, mantan pemimpin berusia 94 tahun itu mengatakan pemerintahan Muhyiddin telah menekan para pendukungnya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dengan secara sewenang-wenang memanggil mereka untuk penyelidikan kasus korupsi.

Partai ini dibagi menjadi dua faksi yang mendukung Mahathir dan Muhyiddin.

Mahathir mengutip penahanan salah satu pendukungnya oleh agen anti-korupsi selama empat hari dan kasus lain di mana seorang wanita ditanyai di ruangan gelap oleh empat pria.

“Kami melihat beberapa departemen pemerintah digunakan untuk menekan kami, pihak oposisi. Kami adalah oposisi sekarang, dan kami menemukan bahwa beberapa departemen pemerintah melakukan hal-hal yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan wewenang mereka,” kata Mahathir.

“Ini adalah hal yang sama yang dilakukan Najib sebelumnya. Mereka menyalahgunakan hukum dan mereka menggunakan hukum untuk memberikan tekanan pada orang-orang,” lanjutnya.

"Pemerintah ini baru berkuasa sekitar dua hingga tiga bulan, tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bersedia menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka," tegas dia.

Mahathir, yang telah menjabat dua periode sebagai perdana menteri mengatakan dia tidak memperdebatkan hak-hak lembaga penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap para pendukungnya.

Tetapi ia menyebut penegak hukum telah melakukan hal-hal yang tak perlu dan sekaligus berlebihan.

Dia mengatakan dia senang polisi belum digunakan oleh pemerintah Muhyiddin, tetapi ia mengaku terkejut bahwa organisasi anti-korupsi melakukan kasi tersebut.

Sebelumnya Ulya Husamudin, pemimpin sayap muda dari faksi PPBM Mahathir memposting serangkaian tweet yang mengklaim bahwa empat anggota dijemput oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan diinterogasi setelah mereka pergi ke kantor agensi.

"Di MACC, petugas berkumpul di sekitar mobil mereka dan mengambil telepon mereka. Ini semua dilakukan tanpa surat perintah atau pemberitahuan. Lalu mengapa [MACC] membantah menahan mereka ketika pengacara kami menelepon?” tanyanya.

Berutang Sebesar Rp 3.500 T, Malaysia Terancam Bangkrut, Bagaimana dengan Indonesia?

Malaysia menjadi sorotan usai berhembus kabar akan terancam bangkrut.

Kabar ini beredar sejak 2018 silam dimana Malaysia dianggap mengalami krisis moneter.

Bersamaan dengan dua negara lainnya yakni Turki dan Venezuela.

Seperti dilansir Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit (sekitar Rp3.500 triliun) pada 31 Desember 2017.

Kabarnya utang tersebut berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya (PM) Najib Razak beserta istri.

Nasib perekonomian Negeri Jiran pun di ujung tanduk.

Warga Malaysia membuat gerakan aksi melunasi utang dengan cara iuran atau patungan.

Ini dilakukan melalui sebuah situs crowdfunding.

Aksi tersebut dilakukan setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerukan pemotongan gaji para menteri sebesar 10% untuk kurangi utang yang mencapai 1 triliun ringgit.

Langkah ini diikuti pula anggota parlemen pada sejumlah negara bagian di Malaysia.

Bicara utang, milik Indonesia sebenarnya tak kalah banyak, bahkan jauh lebih besar.

Berdasar laporan Bank Indonesia, pada akhir April 2018 jumlah utang luar negeri (ULN) berada di angka 356,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp5.000 triliun.

Uniknya, Malaysia terancam bangkrut sementara Indonesia tidak.

Penjelasannya ada pada rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang Malaysia memang hanya Rp3.500 triliun. Tapi rasionya terhadap PDB lebih dari 60 persen.

Sebaliknya Indonesia.

Meski berutang hingga Rp5.000 triliun, rasio jumlah utangnya hanya 29 persen dari PDB.

Dengan rasio utang yang lebih dari 60 persen PDB, hampir dipastikan Malaysia akan kesulitan dalam membayar cicilan utang tiap tahunnya.

Hal ini tentu saja akan membawa efek berantai di kondisi moneter Malaysia.

Kasus menggunungnya utang Malaysia ini cukup mengejutkan.

Tahun-tahun sebelumnya Malaysia jarang sekalai punya utang lebih dari 300 miliar ringgit.

Dikabarkan, utang yang mencapai 1 triliun ringgit itu terkait dengan dugaan kasus korupsi 1MDB (1 Malaysia Development Berhad).

1MDB semacam BUMN yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk menghimpun dana pembiayaan proyek infrastruktur Malaysia.

Upaya Malaysia melunasi utang

Malaysia tengah berupaya untuk menyelesaikan utang yang melebihi angka 1 triliun ringgit atau US$ 241 miliar.

Hal ini ini semakin diperparah oleh jaminan negara atas di atas nota yang ternyata diterbitkan dari dana yang bermasalah yaitu 1MDB.

Lim mengatakan, konsolidasi anggaran tidak akan mudah karena Malaysia membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan masalah akibat kasus korupsi di proyek 1MDB dan hilangnya pengembalian pajak yang mencapai miliaran ringgit.

Negara kemudian memilih menerbitkan obligasi dan penjualan aset, termasuk bermain di pasar saham demi mengumpulkan dana serta memenuhi target defisit fiskal sebesar 2,8% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.

Perusahaan minyak negara Petroliam Nasional Bhd akan melantai di bursa efek, meskipun Mahatir belum memutuskan apakah akan melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau tidak.

Di sisi lain, menurut Lim, pemerintah juga berencana untuk mengurangi kepemilikan ekuitas langsung demi menahan efek crowding out yang disebabkan oleh investasi negara.

Sebelumnya, Mahatir telah meninjau proyek transportasi seharga miliaran dolar, tapi kemudian menangguhkannya karena dinilai terlalu mahal.

(*)

• Eks PM Malaysia Mahathir Ingatkan Negara di Asia Tenggara Termasuk Indonesia Waspadai Ini

• Eks PM Malaysia Mahathir Ungkap Jebakan Utang dari China, Sebut Strategi Bangun Pangkalan Militer

• Najib Razak Tersandung Kasus Korupsi, Mantan PM Malaysia Terancam Dipenjara Lebih dari 20 Tahun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditanya Apa Punya Masalah dengan Anwar Ibrahim, Mahathir: Tanya Sendiri ke Dia".