Ini 8 Rekomendasi RDP dengan DPRD Kepri, PLN Tanjungpinang Jamin Tak Ada Pemutusan Listrik

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Tak sebandingnya sumber daya manusia pencatatan yang dimiliki PLN Tanjungpinang, termasuk diantara masalah yang membuat tagihan listrik pelanggan meningkat. Itu disampaikan pihak PLN saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kepri, Selasa (9/6/2020).

Setelah mendengar penjelasan pihak PLN, setidaknya ada 8 rekomendasi yang diberikan DPRD Kepri dari pertemuan tersebut. Yakni;

1. Diminta untuk PLN memperbaiki sistem pencatatan tersebut.

2. Memberikan pinalti kepada vendor dalam hal ini petugas pencatatan.

3. Dibentuk segera posko pengaduan bersama untuk pelanggan dengan dikoordinasikan ke pemerintah daerah setempat.

4. Agar kejadian ini tidak terulang lagi. Bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui Disperindag agar PLN Tanjungpinang melakukan tera ulang secara bertahap terhadap meteran yang akan dan sudah dipasang.

5. Meminta kepada BPSK menerima berkas terhadap persoalan ini. Selanjutnya PPNS bisa mendapat kumpulan bahan guna melakukan penyelidikan.

6. Diharapkan adanya laporan secara priodik atau seminggu sekali terhadap atas dugaan kesalahan baik administrasi dan lainnya oleh PPNS kepada DPRD Kepri.

7. Diharapkan kepada BPSK agar melaporkan laporan terhadap perkembangan-perkembangan yang menjadi perselisihan, dan laporan harus disampaikan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui.

8. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Tentunya agar dapat diproses atau dilakukan upaya-upaya hukum.

Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang Suharno mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk membuat posko pengaduan.

"Agar pelanggan tak perlu datang jauh-jauh. Jadi nanti pengaduan akan dibuat di tingkat kelurahan atau kecamatan," ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada tindakan pemutusan kepada pelanggan bila menunggak dalam pembayaran tagihan.

"Pembayarannya pun bisa dilakukan dengan cara mencicil selama 3 bulan kedepan," ujarnya.

Bukan Karena Tarif Naik

Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang Suharno kembali memberikan penjelasannya terkait tagihan listrik warga yang membengkak. Penjelasan kali ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kepri, Selasa (9/6/2020).

Ia mengatakan, tagihan yang dirasakan naik oleh para pelanggan bisa mungkin disebabkan salah pencatatan petugas saat mengkonversi dari foto.

Namun, ada pula karena kenaikan pemakaian pelanggan semasa imbauan Pemerintah untuk tetap di rumah.

Dalam catatan pihak PLN, lonjakan pemakaian listrik di wilayah PLN UP3 Tanjungpinang sebanyak 51 sampai 80 persen.

"Kalau yang kenaikan pemakaian listrik 51 persen ada sebanyak 2500 pelanggan, dan 81 persen ada sebanyak 3.641 pelanggan. Dari total pelanggan itu untuk Tanjungpinang ada 3000 pelanggan pasca bayar," jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa tarif PLN sejak 2017 lalu hingga saat ini tidak ada kenaikan.

"Kami pastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik hingga saat ini," ucapnya.

Setelah menyampaikan penjelasan. Mulailah diskusi tanya jawab berlangsung. Suasana tidak tegang, dan berlangsung tertib.

Anggota Dewan Juga Kaget

Wakil Ketua l DPRD Kepri, Dewi Kumalasari juga merasakan tagihan listrik membengkak bulan ini.

Bahkan ia mengaku karena tagihan listriknya membengkak dua kali lipat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang, Selasa (9/6/2020).

"Saya juga kaget pak, tagihan di rumah saya naiknya juga drastis. Ini menjadi keluhan semua pelanggan PLN," ujarnya.

Ia mengatakan, kenaikan tagihan listrik pada Juni 2020 sampai 100 persen. Padahal di bulan-bulan sebelumnya tagihan hanya Rp 3,5 jutaan.

"Sekarang tiba-tiba tagihan PLN saya naik menjadi Rp 7,5 juta. Coba bayangkan, siapa yang tidak kaget," ujarnya yang saat itu menggunakan baju berwarna hijau.

Disampaikannya, dalam kondisi saat ini, memang sangat menjadi kekhawatiran masyarakat. Sosialisasi pihak PLN juga dirasakan sangat kurang.

"Sebab banyak sekali masyarakat yang mengadu kepada kami terkait tagihan yang melonjak. Harusnya ada sosialisasi yang intes dilakukan," ujarnya.

Polisi Siaga

Ada pemandangan yang berbeda saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal keluhan tagihan listrik PLN di ruang Serba Guna Lantai 3, Kantor DPRD Kepri di Tanjungpinang, Selasa (9/6/2020).

Biasanya RDP yang digelar wakil rakyat berjalan tanpa pengamanan. Namun kali ini tidak.

Pantauan Tribunbatam.id, terlihat puluhan anggota kepolisian tampak berjaga di halaman depan kantor DPRD Kepri.

Tidak hanya itu, kendaraan water cannon dan dua kendaraan milik kepolisian juga terparkir.

Wakapolres Tanjungpinang Kompol Agung Gima Sunarya mengatakan, hal itu dalam bentuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam gelaran RDP tersebut.

• DUA Bulan Terbaring Akibat Penyakit Serius, Nenek Lusi Makin Tak Berdaya Setelah Anaknya Kena PHK

• JAWABAN Bright PLN Batam Saat Diminta Tera Ulang Meteran Listrik, Buyung: Tiap 5 Tahun Ganti Baru

"Kita ingin memberikan keamanan dan kemanan. Sebab itu bagian tugas kepolisian agar rapat tersebut berjalan kondusif," ujarnya, Selasa.

Wakil Ketua l DPRD Kepri Dewi Kumalasari juga merasakan hal berbeda dalam RDP tersebut.

"Padahal setiap RDP tak ada pengamanan seperti ini. RDP soal PLN baru ada. Ini sangat berbeda," sebutnya.

Ia berharap, dari rapat ini bisa mendapatkan win-win solusi, serta rapat berjalan aman dan lancar.

"Kagetnya masyarakat akan tagihan listrik memang membuat semua menjadi panik. Pihak PLN harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya," ujarnya.

Diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang, Selasa (9/6/2020).

RDP ini terkait keluhan kenaikan tarif listrik yang banyak diprotes masyarakat.

Tampak sejumlah Kepala Dinas dan anggota DPRD di Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang turut hadir.

Dalam RDP ini juga tampak Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari dan anggota Komisi III Lis Darmansyah.

Lis Darmansyah terlihat sebagai moderator atau memimpin RDP tersebut.

Sampai berita ini ditulis, RDP masih berlangsung. (tribunbatam.id/Endra Kaputra)